Jumat, 20 November 2026

Rapat Kerja Komisi XIII Bersama Menteri Hukum, Maruli Siahaan Soroti Pemerataan Bantuan Hukum

Josmarlin Tambunan - Jumat, 20 November 2026 17:27 WIB
Rapat Kerja Komisi XIII Bersama Menteri Hukum, Maruli Siahaan Soroti Pemerataan Bantuan Hukum
Kombes Pol. (Purn.) Maruli Siahaan, S.H., M.H, menghadiri Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, Kamis (19/11/2026).(ist)
Jakarta, MPOL: Anggota Komisi XIII DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara I dari Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Maruli Siahaan, S.H., M.H, menghadiri Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut membahas pelaksanaan program dan capaian kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, sekaligus perkembangan layanan administrasi hukum, pembentukan regulasi, kekayaan intelektual, serta penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.

Baca Juga:
Hadir dalam RDP Kementerian Hukum itu selain menteri juga Komjen Pol Panca Putra Simanjuntak.


Anggota DPR RI Komisi XIII Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan SH,MH jalan bersama dengan Komjen Pol (Purn) Panca Putra Simanjuntak (Mantan Kapolda Sumut) saat RDP dengan Kementerian Hukum, Kamis (19/11).(ist)

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. Berdasarkan data Kementerian Hukum, dari 83.980 Posbankum yang telah terbentuk, baru 55.098 atau sekitar 65,61 persen yang aktif beroperasi. Sementara itu, sebanyak 28.882 Posbankum lainnya belum aktif.

Menurut Maruli Siahaan, pemerataan layanan bantuan hukum perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), serta daerah-daerah pinggiran Kota Medan yang membutuhkan akses pelayanan hukum lebih mudah dan terjangkau. Keberadaan Posbankum sangat penting untuk memberikan layanan konsultasi, mediasi, advokasi, dan rujukan hukum sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses keadilan.

Dalam pembahasan tersebut, persoalan pemerataan layanan bantuan hukum juga menjadi perhatian, terutama terkait penyebab belum aktifnya puluhan ribu Posbankum serta langkah pemerintah untuk memastikan seluruh layanan dapat berfungsi secara optimal. Ketersediaan paralegal, standar pelayanan, jam operasional, dan indikator penyelesaian perkara menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti transparansi korporasi, khususnya kepatuhan pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership). Dari 3.929.786 korporasi yang terdaftar, baru 2.271.439 korporasi atau sekitar 57,80 persen yang telah melaporkan data Pemilik Manfaat. Artinya, masih terdapat sekitar 1,66 juta korporasi yang belum memenuhi kewajiban pelaporan. Persoalan ini berkaitan dengan transparansi badan usaha serta upaya mencegah penyalahgunaan korporasi untuk kepentingan yang melanggar hukum.

Maruli Siahaan bersama anggota Komisi XIII DPR RI juga mengikuti pembahasan mengenai perkembangan layanan administrasi kewarganegaraan. Sepanjang 2026, Kementerian Hukum mencatat 2.601 penegasan status kewarganegaraan dan 476 permohonan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan. Data tersebut termasuk penegasan status kewarganegaraan bagi 1.512 anak serta 158 warga di Bitung. Kepastian status kewarganegaraan menjadi aspek penting agar masyarakat memperoleh kejelasan administrasi dan kepastian hukum atas status kewarganegaraannya.

Pembahasan turut menyoroti perlunya kepastian waktu penyelesaian layanan administrasi kewarganegaraan, terutama terhadap kasus yang mengalami keterlambatan akibat kelengkapan dokumen, data lintas negara, maupun perbedaan administrasi. Penetapan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA) dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai proses dan penyelesaian setiap permohonan.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan hukum yang mudah diakses, transparan, dan memiliki kepastian prosedur. Selain penguatan Posbankum, kepatuhan korporasi, dan layanan kewarganegaraan, perkembangan pembentukan regulasi serta perlindungan kekayaan intelektual juga menjadi bagian dari ruang lingkup pembahasan kinerja Kementerian Hukum.

Kehadiran Maruli Siahaan dalam rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap program dan kinerja kementerian. Pembahasan berbagai persoalan hukum dan administrasi diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, serta memastikan setiap kebijakan dan regulasi memberikan kepastian hukum.

Melalui rapat kerja bersama Menteri Hukum RI, diharapkan berbagai program Kementerian Hukum dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan, sehingga pelayanan administrasi hukum semakin efektif, transparansi korporasi semakin baik, perlindungan kekayaan intelektual semakin kuat, dan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat dapat dilakukan secara lebih terukur dan memberikan kepastian hukum.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Josmarlin Tambunan
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru