Pendidikan Kewirausahaan Belum Cukup Tanpa Akses Modal dan Pendampingan UMKM

Jakarta, MPOL - Pendidikan kewirausahaan belum cukup tanpa akses modal dan pendampingan UMKM demikian anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas" Selasa (26/5) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Pemerintah dan DPR Sepakati Anggaran Rp100,1 Triliun untuk Rehabilitasi Bencana Sumatera
• Maruli Siahaan Hadiri RDP Bahas Pencegahan dan Penanganan TPPO Bersama Sejumlah Lembaga Negara
• Bukan Hanya Mengurangi Limbah Pakaian, RE3 FOR-E PNM Turut Mengalirkan Manfaat bagi Usaha Nasabah Laundry

Menurutnya upaya pemerintah mendorong lahirnya wirausahawan baru dinilai tidak akan efektif jika pendidikan kewirausahaan hanya berhenti pada teori di ruang kelas. Dukungan nyata berupa akses pembiayaan, pendampingan bisnis, hingga perluasan pasar disebut menjadi faktor penting agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu berkembang dan naik kelas di tengah persaingan ekonomi regional.

Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan kementerian terkait sektor UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata mendukung penuh penguatan pendidikan kewirausahaan. Namun, pengembangan jiwa usaha harus diikuti dengan kebijakan konkret yang dapat langsung dirasakan pelaku UMKM.

"Pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar melahirkan wirausahawan yang siap bersaing."

Ia menilai tantangan terbesar UMKM Indonesia saat ini bukan hanya keterbatasan modal, tetapi juga lemahnya akses pasar dan minimnya pendampingan usaha yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu hadir lebih aktif dalam membangun ekosistem usaha yang menyeluruh.

Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan, termasuk Vietnam, dalam hal pengembangan UMKM yang mampu tumbuh menjadi usaha berdaya saing tinggi. Kondisi itu, kata dia, menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi antara pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran produk.

"Sering kali pelaku usaha sudah memiliki produk dan modal, tetapi tidak tahu harus menjual ke mana atau bagaimana mengembangkan usahanya. Di sinilah pentingnya pendampingan pemerintah yang jelas dan berkelanjutan," tuturnya.

Keberhasilan program UMKM naik kelas tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan satu aspek. Menurut dia, pelaku usaha membutuhkan dukungan menyeluruh agar mampu membangun usaha yang mandiri, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar nasional maupun global, tutur Eva Monalisa. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News