Komite II DPD RI Panggil Menteri Pertanian dan Pihak Terkait Dorong Stabilitas Harga

Jakarta, MPOL - Komite II DPD RI mengundang Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Badan Pangan Nasional hingga Direktur Utama Perum Bulog untuk mendorong stabilitas harga pangan jelang hari raya Idulfitri 1445 H, demikian Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin bersama Ketua Komite II DPD RI Yorris Raweyai, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh dan Aji Mirni Mawarni saat membuka rapat kerja membahas ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1445 H, Selasa (2/4) di DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• Pertahankan Predikat WTP 18 Kali Berturut-turut, Pimpinan DPD RI Apresiasi Kinerja Sekretariat Jenderal
• DPD RI Kawal Pembangunan Strategis DIY dan Jateng Selatan
• Menteri Luar Negeri Republik Belarus Berkunjung ke DPD RI

Menurutnya kenaikan harga bahan pokok ini dapat memberikan dampak negatif jika tidak tertangani dengan baik, bahkan dapat meningkatkan angka kemiskinan menjelang hari raya Idul Fitri." Komite II DPD RI melihat sejumlah komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan, bahkan sudah mulai dari beberapa waktu lalu. Data panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras per 1 Maret 2024 melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan harga tersebut disebabkan penurunan produksi beras akibat perubahan iklim yang ekstrim, diperparah dengan kenaikan harga pupuk. Kemudian untuk sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng curah terpantau mengalami kenaikan yang signifikan dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Bustami menjelaskan, kenaikan harga ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, kenaikan harga sejumlah komoditas menyebabkan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan dari sisi produsen, kenaikan harga ayam tidak serta merta memberikan manfaat untuk peternak. "Oleh sebab itu, Komite II DPD RI perlu melakukan pembahasan yang komprehensif untuk mengevaluasi perkembangan harga pangan dengan stakeholder terkait."

Pada rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan beberapa masalah yang menyebabkan produksi pangan turun di antaranya akibat volume produksi pupuk yang berkurang drastis dari periode tahun sebelumnya, dan juga adanya iklim ekstrim. Ia menjelaskan bahwa secara nasional, ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari sampai Desember 2024 mencukupi, selain itu beberapa komoditas pangan yang berpotensi impor pada tahun 2024 adalah beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula pasir.

"Kami bergerak cepat melalui rapat terbatas, mencari solusi terbaik, di antaranya alokasi pupuk, optimalisasi lahan, dengan percepatan mekanisasi alat pertanian modern untuk mempercepat proses petanian, hal ini sudah dianggarkan." Saat ini pemerintah mengambil langkah untuk memaksimalkan lahan pertanian yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi untuk menggenjot produksi pangan. "Rencananya sudah dihitung ada sekitar 1 juta hektar di dalam dan luar Jawa disiapkan untuk menggenjot dan maksimalisasi produksi bahan pangan," tutur Andi Amran.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga menambahkan beberapa langkah kementerian perdagangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang IdulfItri 1445H. Inflasi pangan relatif terkendali pada awal 2024 namun perlu diantisipasi kecenderungan secara historis inflasi yang meningkat pada periode Idul Fitri. Peningkatan harga tersebut didorong cuti bersama dan libur sekolah, kecenderungan konsumsi yang meningkat, dan daya beli yang menguat.

"Inflasi pangan terkendali namun perlu diantisipasi akan meningkat pada periode ramadan karena konsumsi akan meningkat." Perlu adanya penguatan koordinasi pemda bersama Perum Bulog, dengan mempertahankan HET bahan pangan di pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pada rapat koordinasi lintas K/L terkait sebelumnya pemerintah akan intensif melakukan pemantauan dan pengawasan. "Pemerintah juga akan mengintervensi pasar secara masif untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan, kemudian memastikan kelancaran distribusi dan komunikasi positif antar K/L terkait," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyampaikan proyeksi neraca pangan nasional periode Januari-April 2024 dalam kondisi aman. Aksi yang dilakukan Bapanas dengan penyaluran beras SPHP dan komersial, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran jagung SPHP, Bantuan Pangan dan Koordinasi stabilisasi pangan selama HKBN bersamadengan K/L terkait. "Dari data dan proyeksi kami berkaitan dengan cadangan pemerintah meskipun ada penurunan tapi masih dalam kondisi aman," ucap Sarwo Edhi.

Di saat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Khrisnamukti menguraikan kondisi harga beras di pasaran umum sampai dengan Maret 2024. Saat ini Bulog mempunyai stok 1,1 juta ton tersebar di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas harga beras dan akan diperkuat dengan pembelian beras dalam negeri. "Kami segera meluncurkan program mitra tani memberikan dukungan program kementan mulai dari bibit, pupuk, pestisida dan alat pertanian untuk menggenjot produksi," tutur Bayu.

Pada rapat itu, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti banyaknya lahan pertanian yang sangat besar di luar Jawa, tetapi menjadi mangkrak karena tidak didukung oleh teknologi pertanian dan terutama saluran dan pengadaan irigasi dalam mendukung produksi pertanian. "Harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir terkait produksi pertanian berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, jangan sampai terulang masalah itu-itu saja," tutur Abdullah Puteh.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pertahankan Predikat WTP 18 Kali Berturut-turut, Pimpinan DPD RI Apresiasi Kinerja Sekretariat Jenderal

DPD RI Kawal Pembangunan Strategis DIY dan Jateng Selatan

Menteri Luar Negeri Republik Belarus Berkunjung ke DPD RI

Sekjen DPD RI Resmikan Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur

Penguatan Peran Daerah dalam Penataan Ruang Merupakan Kebutuhan Strategis

Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada Berpotensi Bertentangan