Anggota DPR RI Maruli Siahaan Hadiri Rapat Paripurna Agenda LHP LKPP 2025 dan Penetapan RUU Inisiatif

Jakarta, MPOL: Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H. menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Kembali Berangkatkan Wisata Rohani Anak Sekolah Minggu HKBP Wonosari Tanjung Morawa
• Implementasi KUHP Baru, Dr. Maruli Siahaan Dorong Sinergi Kelembagaan Lapas hingga Penegak Hukum
• Hadiri Rapat Pleno IV Depinas SOKSI, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan Tegaskan Pentingnya Konsolidasi Organisasi dan Soliditas Kader

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh jajaran pimpinan DPR RI ini mengagendakan empat pembahasan krusial, mulai dari transparansi keuangan negara, penetapan pejabat publik, penataan daerah, hingga aspek hukum kewarganegaraan.

Agenda utama dibuka dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan ini menjadi instrumen penting bagi DPR RI, termasuk Dr. Maruli Siahaan, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas dan efektivitas penggunaan APBN oleh pemerintah pusat sepanjang tahun lalu.

Selanjutnya, rapat mendengarkan laporan dari Komisi I DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030. Setelah pembacaan laporan tersebut, seluruh anggota sidang yang hadir langsung memberikan persetujuan dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan komisioner KIP yang baru.

Agenda ketiga berlanjut pada penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota yang merupakan usul inisiatif dari Komisi II DPR RI. Proses ini diakhiri dengan pengambilan keputusan resmi yang menetapkan kelima belas rancangan tersebut menjadi RUU usul berinisiatif dari DPR RI untuk kemudian dibahas ke tahap berikutnya bersama pemerintah.

Rapat Paripurna kemudian ditutup dengan pengambilan keputusan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi). Setelah menimbang berbagai aspek, DPR RI secara resmi memberikan persetujuan terhadap permohonan tersebut sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News