Komisi II Dorong Ombudsman Perkuat Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Jakarta, MPOL - Komisi II dorong Ombudsman perkuat kerja sama dengan aparat hukum demikian anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan, dalam rapat Komisi II bersama Ombudsman di DPR RI, Selasa (29/9) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Hotman Paris Hutapea Dilibatkan Dalam Penyusunan RUU HPI, Dr. Maruli Siahaan Soroti Mekanisme Pengakuan Putusan Asing dalam RUU HPI
• RDP Komisi XIII DPR RI Bersama BPSDM Kemenipas, Maruli Siahaan Soroti Pelaksanaan Pendidikan di POLTEKIMIPAS
• Bangun Silaturahmi Perkuat Kebersamaan, Komitmen Maruli Siahaan Berikan Perhatian Pelayanan Gereja

Menurutnya mengapresiasi kinerja Ombudsman Republik Indonesia yang dinilainya semakin aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Meskipun komisioner Ombudsman yang baru belum lama menjalankan tugas dan persetujuan tambahan anggaran baru saja disahkan, lembaga tersebut telah menunjukkan langkah yang cukup agresif dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

"Kami mengapresiasi kinerja Ombudsman. Ini merupakan komisioner yang baru, bahkan persetujuan anggarannya juga baru saja diketok. Namun, sebelum anggaran tersebut dicairkan pun, kami melihat Ombudsman sudah cukup agresif menjalankan tugasnya."

Sejauh mana Ombudsman telah membangun kerja sama kelembagaan dengan Kepolisian, TNI, aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya. Menurutnya, dukungan lintas lembaga penting agar pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman di lapangan dapat berjalan secara optimal.

Kewenangan Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Artinya, Ombudsman bisa masuk dan melakukan pengawasan ke berbagai sektor pelayanan publik. Mulai dari lembaga pemasyarakatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan Samsat, pembayaran pajak, hingga pengurusan HGU dan HGB, termasuk pelayanan di Badan Pertanahan Nasional."

Khozin secara khusus menyoroti pelayanan pertanahan yang menjadi salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian pengawasan Ombudsman. Terlebih, berbagai persoalan pelayanan publik di sektor pertanahan belakangan ini juga menjadi perhatian masyarakat.

"Jangan jauh-jauh, BPN juga merupakan salah satu mitra yang perlu mendapatkan pengawasan. Apalagi kita tahu, belakangan ini ada persoalan pelayanan publik yang juga menjadi perhatian dan viral di masyarakat."

Karena itu, Khozin menilai penting bagi Ombudsman untuk terus menyosialisasikan kewenangannya kepada masyarakat maupun aparat di lapangan. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas Ombudsman tidak keliru dipersepsikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan.

Ia juga mengingatkan adanya ketentuan pidana bagi pihak yang menghalangi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ia merujuk Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pihak yang menghalang-halangi Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

"Di dalamnya diatur mengenai pihak yang menghalang-halangi Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp1 miliar."

Pernyataan tersebut disampaikan Khozin menyikapi video yang viral di media sosial yang memperlihatkan adanya tindakan fisik dan upaya penghalangan saat Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Cibinong.

Di sisi lain, Khozin meminta setiap komisioner maupun jajaran Ombudsman yang melakukan penugasan di lapangan untuk mendokumentasikan seluruh proses secara terbuka. Dokumentasi tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

"Biarkan publik yang menilai. Jangan sampai ada persepsi bahwa hari ini begini, besok berubah begitu. Kalau ada dokumentasi yang lengkap, publik bisa melihat sendiri bagaimana prosesnya berlangsung," tutur Khozin. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News