Jumat, 20 November 2026

Sekretaris Senat Akademik USU: Sejuta Sarjana Menganggur, Ilmu Sosial Gagal Jadi Jembatan Kampus dan Industri

Catatan dari Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH, Tanggal 20 Novemeber 2025 di Universitas Negeri Jakarta
Redaksi - Jumat, 20 November 2026 12:35 WIB
Sekretaris Senat Akademik USU: Sejuta Sarjana Menganggur, Ilmu Sosial Gagal Jadi Jembatan Kampus dan Industri
Jakarta, MPOL - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., menilai pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia lahir dari pertemuan tiga kegagalan: kampus, ekonomi, dan lembaga perantara di antara keduanya. Ia juga menyebut ilmu-ilmu sosial gagal menjalankan perannya sebagai jembatan antara kampus dan dunia industri.

Baca Juga:
Hal itu ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) di Universitas Negeri Jakarta, Jumat (20/11/2026).

"Ijazah tidak kehilangan nilainya. Yang hilang adalah kepastian bahwa ijazah dengan sendirinya akan dihargai," kata Saidin, yang juga Sekretaris Senat Akademik USU.

Sejuta sarjana menganggur

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Saidin memaparkan bahwa jumlah penganggur lulusan universitas mencapai 1.033.182 orang pada Mei 2026. Di saat tingkat pengangguran terbuka nasional turun ke 4,65 persen, pengangguran lulusan berpendidikan minimal sarjana justru naik dari 4,80 persen pada 2022 menjadi 5,39 persen pada 2025.

Menurut dia, angka itu baru sebagian persoalan. Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI mencatat sekitar delapan juta sarjana bekerja di bawah kualifikasinya, lebih dari empat juta lulusan S1 berupah di bawah upah minimum, dan sekitar 45 ribu lulusan S1 berhenti mencari kerja karena putus asa.

"Kampus terus memproduksi sarjana, sementara ekonomi tidak cukup memproduksi pekerjaan yang membutuhkan sarjana," ujarnya.

Tiga lapis persoalan

Saidin menguraikan tiga penyebab utama. Pertama, kurikulum yang masih berat pada teori, sementara pemberi kerja menuntut kecakapan kerja dan pengalaman. Kedua, ekonomi yang tidak cukup menciptakan pekerjaan baik: pangsa manufaktur terhadap PDB turun dari sekitar 22,7 persen pada 2000 menjadi 19,1 persen pada 2025, dan 57,7 persen pekerja masih di sektor informal. Ketiga, kebijakan yang terus berganti, dari Kampus Merdeka ke Diktisaintek Berdampak, serta program magang yang tersebar di dua kementerian.

Ia mengapresiasi Program Pemagangan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan yang menargetkan 100 ribu lulusan baru dengan uang saku setara upah minimum. Namun ia mengingatkan skala program itu baru sekitar sepersepuluh dari jumlah penganggur sarjana. "Magang tidak menciptakan pekerjaan. Yang perlu kita ketahui adalah berapa peserta yang akhirnya terserap sebagai pekerja tetap," katanya.

Kritik untuk ilmu sosial

Saidin juga melontarkan otokritik. Program studi rumpun sosial, hukum, dan ekonomi menyumbang porsi terbesar penganggur sarjana; lulusan manajemen menempati urutan pertama dengan 10,3 persen, disusul hukum 9,0 persen. "Ilmu-ilmu sosial adalah sekaligus dokter dan pasien," ujarnya.

Menurut dia, ilmu sosial tidak gagal sebagai ilmu, tetapi gagal sebagai penerjemah dan perantara. Riset sosial di kampus masih lebih banyak ditulis untuk angka kredit ketimbang menjawab persoalan nyata. Ia mencontohkan pendidikan hukum yang masih berpusat pada profesi litigasi, padahal ekonomi membutuhkan ahli kepatuhan, perancang kontrak, pengelola kekayaan intelektual, dan spesialis pelindungan data pribadi.

Lima rekomendasi

Di akhir paparannya, Saidin mengajukan lima arah pembenahan: menggeser paradigma link and match menjadi link, match, and make yang dibarengi kebijakan industri; menjadikan setengah-pengangguran sarjana sebagai indikator resmi BPS; menyatukan program magang kampus dan Kemnaker dalam satu jalur; membuka program studi berdasarkan data serapan; serta mendorong fakultas sosial membangun laboratorium kebijakan dan riset bersama industri.

"Mengembalikan kepastian itu bukan tugas kampus saja, bukan tugas industri saja, dan bukan tugas negara saja. Itu tugas ketiganya bersama," katanya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru