DPD RI: Indonesia Tidak Boleh Bergantung Pihak Luar Untuk Kebutuhan Mendasar Rakyatnya

Jakarta, MPOL - Indonesia tidak boleh bergantung pihak luar untuk kebutuhan mendasar rakyatnya, demikian Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI, Senin (28/10) di DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• Komite II DPD RI Kunjungi PT Pelindo I Belawan Gelar RDPU
• DPD RI Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok dan Kelancaran Arus Mudik
• Ketua DPD RI Terima Kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam

Menurutnya DPD RI berkomitmen akan memperkuat dan menggerakkan roda pemerintahan untuk mengedepankan semangat persatuan serta keberanian sebagai kunci bagi bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan. Tantangan tersebut tentunya untuk mewujudkan mimpi besar swasembada pangan dan energi sebagai sebuah tugas bersama.

DPD RI akan terus mendorong kebijakan yang mendukung swasembada ini, memastikan bahwa daerah-daerah penghasil pangan dan energi kita diberdayakan dengan maksimal.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sawit, sagu, hingga sumber energi terbarukan. "DPD RI akan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ini dilakukan dengan bijak, berkelanjutan, dan memberi manfaat besar bagi rakyat di daerah."

Sultan menghimbau kebijakan subsidi yang tepat sasaran akan menjadi hal yang krusial. Untuk itu, DPD RI akan mengupayakan sepenuhnya bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan, tanpa penyelewengan. "Kami mengupayakan sepenuhnya bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan."

Tak hanya itu, visi untuk hilirisasi komoditas juga menjadi fokus bersama. Tentunya, DPD RI akan terus memperjuangkan agar potensi daerah dapat dioptimalkan. "Setiap daerah di Indonesia, memiliki keunikan dan potensi ekonominya masing-masing. DPD RI akan mengawal dengan sungguh-sungguh bahwa kebijakan hilirisasi ini memberikan nilai tambah yang nyata bagi daerah-daerah, sehingga kemakmuran tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi menyebar hingga ke pelosok negeri."

Tantangan lain yang tak kalah serius yaitu memberantas korupsi dan kebocoran anggaran yang menggerogoti masa depan bangsa. DPD RI berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang ada di setiap sudut negeri ini, maka partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan harus diperhatikan. "Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan untuk pembangunan daerah akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada penyelewengan. Tidak boleh ada kolusi antara pengusaha nakal dan pejabat yang tidak amanah."

Sebagaimana Presiden Prabowo Subianto telah memilih dan melantik anggota kabinetnya, yang diberi nama Kabinet Merah Putih sebagai lambang persatuan bangsa. Kabinet ini berisikan tokoh-tokoh terbaik bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang, dengan satu tujuan bersama yaitu menggerakkan roda pemerintahan untuk kemajuan Indonesia. "Tentunya DPD RI menyambut baik dengan tangan terbuka dan siap bersinergi dengan pemerintahan saat ini," tutur Sultan B Najamuddin.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Komite II DPD RI Kunjungi PT Pelindo I Belawan Gelar RDPU

DPD RI Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok dan Kelancaran Arus Mudik

Ketua DPD RI Terima Kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam

Ketua DPD RI Berikan Bantuan Korban Banjir Bekasi

Komite III DPD RI Dorong Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia

Ketua DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Kepala Daerah