DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu

Jakarta, MPOL - Anggota DPD RI kritisi politik uang yang Semakin vulgar di Pemilu demikian Komite I DPD RI, Penrad Siagian, mengatakan pada wartawan dalam Rapat Komite I DPD RI bersama KPU, DKPP, dan Bawaslu Senin (2/12) di DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Golkar Minta Militansi Kader Capai Kemenangan di Pemilu Mendatang
• Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada Berpotensi Bertentangan
• Anggota Bawaslu Suhadi Sukendar : 14 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi di Sumut Ajukan PHP Hasil Pemilihan ke MK

Menurutnya pergeseran isu dalam proses Pemilu yang terjadi antara 5-10 tahun dengan yang terjadi saat ini.

"Kalau dulu kita bicara Pemilu soal persiapan teknis, seperti DPT dan kertas suara. Sekarang, politik uang sudah menjadi percakapan vulgar di masyarakat hingga akar rumput. Ini berbahaya kalau dibiarkan.:

Keterbukaan praktik politik uang ini tak hanya merusak integritas pemilu, tapi juga berisiko menjadi norma baru dalam demokrasi Indonesia.

Jika masalah ini tidak ditangani, kualitas demokrasi Indonesia akan terus menurun.

Iamenyinggung tantangan yang dihadapi lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

"Saya merasa mereka seperti putus asa. Banyak persoalan yang tidak punya kanal penyelesaian yang jelas. Dilaporkan, selesai begitu saja, menguap."

Penrad juga menekankan perlunya penguatan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu.

Ia mengusulkan revisi Undang-Undang Kepemiluan untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada Bawaslu.

"Banyak hal yang seharusnya bisa diselesaikan oleh Bawaslu, tapi terbatas oleh kewenangan yang ada saat ini."

Ia berharap langkah ini menjadi percakapan politik antara DPD dan DPR untuk memperbaiki sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia.

"Kalau ini tidak dibahas serius, kita akan terus berada dalam siklus yang sama. Demokrasi kita terancam kehilangan substansi," tutur Penrad.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News