Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada Berpotensi Bertentangan

Jakarta, MPOL - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada berpotensi bertentangan demikian Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy mengatakan dalam Dialektika Demokrasi "Bagaimana Nasib DPRD setelah Putusan MK Pisahkan Jadwal Pemilu", Kamis (10/7) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Keracunan MBG Tembus 50 Ribu Orang, Filep Desak Pembenahan Sistemik Hingga Potensi Sanksi Pidana
• Ketua DPD RI Terima Rektor KMO University, Indonesia Butuh Banyak SDM Kemaritiman
• Pemkab Gandeng BRIN Identifikasi dan Kaji Potensi Pertanian Hingga Riset Unggulan

Menurutnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2025 yang menetapkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029, berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXI/2025 sebagai bentuk 'turbulensi konstitusi'. "Kenapa turbulensi konstitusi itu terjadi? Karena dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangan hukum dan amar putusannya berpotensi melangkahi sejumlah prinsip dan norma dalam konstitusi itu sendiri."

Ada empat penting dan menggarisbawahi dua masalah utama terkait Pasal 22E Ayat 1 dan 2 UUD 1945 dibandingkan dengan amar Putusan MK Nomor 135/PUU/2024. "Setidaknya ada empat hal yang saya sampaikan. Yang pertama saya ingin mempertebalkan argumentasi yang disampaikan Prof Margarito. Pasal 22 E ayat 1 menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun. Pasal 22 E Ayat 2 pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden anggota DPR RI, anggota DPD RI dan anggota DPRD."

Ada dua problem dalam konteks Pasal 22 E Ayat 1 dan 2 versus amar putusan Nomor 135 PUU 2024. Pertama, amar putusan itu dinilai telah menghadirkan dua model pemilu nasional dan lokal, di mana jedanya bisa 2 sampai 2,5 tahun.

"Kalau 2029 kita laksanakan pemilu nasional, lalu 2031 kita laksanakan pemilihan lokal yang isinya adalah pemilihan gubernur, bupati, walikota dan pemilihan anggota DPRD, provinsi, kabupaten/kota, maka mau tidak mau, pelaksanaan pemilu kita tidak lima tahun lagi."

Hal ini bukan sekadar persoalan teknis kepemiluan, tetapi menyangkut prinsip tata negara. "KPU nggak usah ngomong dulu, karena KPU itu melaksanakan apa yang sudah kita putuskan, bentuknya ya mereka itu kerja, dan saya larang memang KPU untuk kemudian komen macam-macam."

Pentingnya kehati-hatian agar tidak terjadi kekacauan dalam penafsiran norma konstitusi. "Agar kita tidak confused karena ini pada level tataran prinsip konstitusi norma konstitusinya. Belum kita pada pelaksanaan dari sebuah norma. Ini problem yang pertama," tutur Rifqinizamy.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News