Ketum AMPG Said Aldi Dukung Kebijakan Menteri ESDM Terkait Penataan LPG 3 Kg

Jakarta, MPOL - Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Datuk H Said Aldi Al Idrus SE MM, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menanggulangi penyalahgunaan LPG subsidi 3 Kilogram sekaligus menata sistem distribusinya, Jumat 7 Februari 2025.

Baca Juga:

• Ketum PP AMPG Said Aldi Al Idrus Kukuhkan PD AMPG DKI Jakarta
• Ketum PP AMPG Serahkan SK Sekjen Hasil Revitalisasi Kepengurusan
• Ketua MPP BKPRMI Said Aldi: Kader Pemuda Masjid Yang Belum Masuk Partai Silahkan Merapat ke Golkar

Dalam kesempatan wawancara dengan wartawan, Said Aldi mengapresiasi kebijakan tersebut yang bertujuan agar subsidi LPG tepat sasaran. "PP AMPG sangat mendukung kebijakan Pak Bahlil terkait LPG bersubsidi 3 Kilogram. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa subsidi pemerintah sampai pada masyarakat yang tepat, dan menata harga LPG agar sesuai dengan ketetapan pemerintah," ujar Said Aldi.

Pernyataan ini disampaikan setelah acara bersih-bersih 444.000 rumah ibadah dan makan siang bersama 5.000 jamaah Sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Said Aldi juga menanggapi kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual LPG 3 Kilogram mulai 1 Februari 2025.

Menurut Said Aldi, anggaran subsidi LPG pada 2025 diperkirakan mencapai Rp87 Triliun, dengan harga jual yang seharusnya Rp4.250 per kilogram, atau sekitar Rp12.750 per tabung. Namun di lapangan, harga LPG 3 Kilogram seringkali lebih tinggi, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per tabung.

"Pemerintah harus memastikan bahwa LPG subsidi 3 Kg sampai ke masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang sesuai," ungkap Said Aldi, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar.

Said Aldi juga mengapresiasi langkah Menteri Bahlil yang turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai distribusi LPG 3 Kg. Ia menilai pendekatan ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis pada kenyataan di lapangan.

"Penting bagi kebijakan ini untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 Kg, agar lebih transparan, efisien, dan bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tutup Said Aldi.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News