Medan, MPOL - Aktifis 98 Sumut Herianto SE menilai, pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyebut Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di Asia dan dunia (disampaikan dalam forum APEC CEO Summit 2026 di Shenzhen, China, Rabu, 18/11/2026 kemarin.
Baca Juga:
Dikutip dari akun Instagram Sekretaris Kabinet @sekretariat.kabinet, Kamis, 19/11/2026).
Bukan sekadar pujian diplomatik. Pujian itu adalah pengakuan internasional atas posisi Indonesia. Karenanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu benar-benar berpihak kepada rakyat. Penilaian tersebut disampaikan Herianto kepada redaksi melalui relis tertulisnya, Jumat, (30/11/2026)."Pujian dari seorang pemimpin negara besar di forum internasional itu bukan hadiah. Pujian itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk membuktikan bahwa ekonomi kita yang terbesar dan tercepat berkembang itu juga ekonomi yang paling berpihak kepada rakyatnya," tegas Herianto.
Herianto menjelaskan, perjanjian yang dimaksud Putin adalah Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia dengan Eurasian Economic Union (EAEU), yang beranggotakan Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.
Perjanjian itu sebenarnya sudah ditandatangani di St. Petersburg, Rusia, pada 21 Desember 2025. Rencana yang disampaikan Putin di Shenzhen berkaitan dengan pemberlakuan perjanjian tersebut pada awal 2027.
"Perjanjian ini membuka pasar seluas 570 juta orang di lima negara EAEU. Dalam tiga tahun terakhir, pasar preferensial mitra Rusia itu naik tiga kali lipat, dari 185 juta menjadi 570 juta orang. Indonesia masuk dalam daftar itu," ujar Herianto.
Menurut Herianto, perjanjian tersebut membuka peluang bagi produk Indonesia untuk memperoleh akses pasar lebih luas melalui pengurangan maupun penghapusan tarif perdagangan.
Sejumlah komoditas Indonesia yang berpotensi memperoleh manfaat antara lain minyak sawit dan produk turunannya, karet alam, kopi, produk perikanan, tekstil, alas kaki, serta furnitur.
Peluang Besar Bagi Sumut, Tapi Harus Dikawal
Herianto menambahkan, FTA Indonesia-EAEU itu adalah peluang yang nyata bagi Sumut.
"Sawit kita, karet kita, kopi kita, perikanan kita, tekstil kita, furnitur kita, bisa masuk ke pasar itu dengan tarif yang lebih rendah. Bagi Sumut, ini peluang yang nyata. Sawit di Langkat, karet di Simalungun, kopi di Lintong, itu komoditas kita," kata Herianto.
Namun, Herianto mengingatkan, peluang itu hanya akan menjadi sejahtera kalau dikawal.
"Kita harus mengawal agar keuntungan dari FTA itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar yang punya akses ke pelabuhan. Kita harus mengawal agar keuntungan itu sampai ke petani sawit di Langkat, ke petani karet di Simalungun, ke petani kopi di Lintong, ke nelayan di Belawan," ujarnya.
Ia menambahkan, kalau keuntungan FTA hanya berhenti di pelabuhan Belawan, sementara harga di tingkat petani tetap murah, maka itu bukan kedaulatan ekonomi. Itu adalah cara berpikir komprador yang menempatkan kepentingan modal besar di atas kepentingan produksi nasional.
"Kalau FTA itu membuat harga sawit naik, tapi yang naik cuma harga di pelabuhan, sementara harga di tingkat petani tetap murah, maka itu bukan kedaulatan. Itu komprador," tegasnya.
Herianto juga menadaskan pernyataan Putin itu menjadi bukti bahwa kedaulatan ekonomi bukan berarti anti-asing dan menutup pintu.
Menurutnya, Indonesia saat ini tidak hanya bekerja sama dengan satu negara saja. Indonesia bekerja sama dengan China melalui MoU APEC senilai US$ 86,8 miliar atau hampir Rp 1.600 triliun, bekerja sama dengan Rusia melalui FTA EAEU, dan juga bekerja sama dengan negara-negara lain.
"Itu namanya bebas aktif. Itu namanya tidak bergantung pada satu negara saja. Itu namanya kedaulatan. Kalau kita cuma bergantung sama China doang, itu namanya ketergantungan. Kalau kita cuma bergantung sama Amerika doang, itu juga ketergantungan. Tapi kalau kita kerja sama sama China, sama Rusia, sama Amerika, sama semua, dengan syarat kita yang tentukan, itu namanya kedaulatan," kata Herianto.
Ia mengaitkan hal itu dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh modal. Bukan dikuasai oleh asing. Dikuasai oleh negara, untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.
Tiga Tuntutan Pengawalan
Dalam keterangannya, Herianto menyampaikan tiga tuntutan pengawalan agar pujian Putin dan angka Rp 1.600 triliun dari APEC tidak berhenti di berita.
Pertama, transparansi realisasi. Pemerintah dan Danantara diminta menyampaikan kepada publik secara berkala berapa dari MoU US$ 86,8 miliar itu yang sudah menjadi realisasi, berupa pabrik, lapangan kerja, dan produksi.
"MoU itu bukan investasi. MoU itu baru niat. Investasi itu baru terjadi kalau sudah ada pabrik, ada pekerja, ada produksi," katanya.
Kedua, keberpihakan pada produksi nasional. Setiap proyek yang dibiayai dari MoU APEC dan FTA EAEU harus mengutamakan bahan baku Indonesia, pekerja Indonesia, dan transfer teknologi.
"Kalau kita membangun smart city, tapi lampu, kabel, sensor, dan software-nya semuanya impor, maka kita bukan membangun kedaulatan. Kita membangun ketergantungan yang baru, yang lebih canggih," ujarnya.
Ketiga, pengawalan yang santun, bukan gaduh. Herianto menegaskan pengawalan harus dilakukan dengan cara menyampaikan data yang apa adanya, kritik yang santun, dan mengingatkan dengan hormat.
"Kita tidak boleh mengawal dengan cara mengadu domba. Kita tidak boleh mengawal dengan cara memfitnah. Mendukung itu bukan berarti diam. Mendukung itu berarti mengingatkan kalau ada yang salah," katanya.
Herianto menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa orang akan lupa angka US$ 86,8 miliar dan tanggal 19 November 2026 di Shenzhen. Tapi orang tidak akan lupa kalau hidupnya berubah.
"Orang tidak akan lupa kalau anaknya dapat kerja yang layak. Orang tidak akan lupa kalau sawahnya dibeli dengan harga yang adil. Orang tidak akan lupa kalau UMKM-nya dilindungi. Itulah kemakmuran yang dimaksud," pungkasnya.(fitri)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan