Samosir, MPOL-Realisasi Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana Kabupaten Samosir mencapai Rp22,27 miliar atau 58,32 persen dari total alokasi sebesar Rp38,18 miliar. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi, Monitoring dan Kunjungan Lapangan di Aula Kantor
Bupati Samosir, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga:
Apresiasi tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir di bawah kepemimpinan Bupati Vandiko T. Gultom dalam mempercepat realisasi anggaran sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan, sejumlah program yang bersumber dari tambahan TKD telah berjalan. Sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan fisik dan proses administrasi pencairan.
Meski demikian, Vandiko optimistis seluruh program dapat diselesaikan hingga 100 persen, termasuk pelaksanaan fisik dan pertanggungjawaban administrasi.
"Kami terus berkomitmen menyelesaikan penerapan TKD ini hingga 100 persen, tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga pelaporan administrasi harus 100 persen," tegas Vandiko.
Ia menjelaskan, pemanfaatan tambahan TKD dilaksanakan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri dengan memprioritaskan penanganan kebencanaan, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, pemulihan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan daerah pascabencana melalui sejumlah program organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, turut mengapresiasi capaian Kabupaten Samosir. Menurutnya, realisasi belanja TKD Samosir telah melampaui 50 persen dan masuk lima besar kabupaten/kota di Sumatera Utara.
"Kami mengapresiasi pengelolaan TKD di Sumut. Kabupaten Samosir rangking lima besar realisasi belanja. Melihat realisasi sudah bagus, sudah di atas 50 persen, bahkan jika digabung dengan pembangunan fisik bisa lebih," ujarnya.
Namun, Horas mengingatkan agar percepatan realisasi anggaran tetap mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dan pengawasan. Pengadaan barang dan jasa juga didorong melalui sistem elektronik, sedangkan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan fisik.
Ia meminta seluruh OPD berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Apresiasi lainnya disampaikan Kaposko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kastorius Sinaga. Ia menyebut Samosir masuk kategori wilayah hijau dan berada pada peringkat keempat daerah dengan realisasi TKD tambahan terbesar dan tercepat.
"Samosir masuk wilayah hijau, peringkat keempat terbesar dan tercepat merealisasikan TKD tambahan. Apresiasi kepada Bupati dan jajaran. Mohon sisanya dipercepat untuk direalisasikan sesuai surat edaran Mendagri," ungkapnya.
Kastorius juga berharap anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap potensi bencana. Di antaranya melalui mitigasi banjir serta penanganan dan normalisasi sungai yang berpotensi menimbulkan banjir, terlebih Sumatera Utara saat ini perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kemendagri, Agus Fatoni, yang mengikuti kegiatan secara daring, mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja, memaksimalkan pengadaan melalui e-katalog dan marketplace, serta menuntaskan pekerjaan fisik dan administrasi pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Kemendagri, lanjutnya, siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Perencana Anggaran Daerah
Kemendagri, Fernando Siagian, juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Ia menilai pengelolaan TKD Kabupaten Samosir sudah cukup baik dan kerap menjadi contoh, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi, pendampingan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat melakukan monitoring dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan memastikan tambahan TKD pascabencana dikelola secara akuntabel, tepat sasaran dan optimal untuk mendukung pembangunan serta memperkuat ketahanan daerah.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News