120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran
Jakarta, MPOL 120 anggota DPR RI dari 8 Fraksi ajukan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP), Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan hak menyatak
Peristiwa
Baca Juga:Dalam kesempatan ini Saan mengatakan total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP tersebut. Jumlah itu berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul. "Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada."
Jakarta, MPOL 120 anggota DPR RI dari 8 Fraksi ajukan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP), Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan hak menyatak
Peristiwa
Jakarta, MPOL Danantara Indonesia mendorong pengembangan Padisera sebagai Marketplace Nasional yang dirancang untuk memperkuat ekosistem pe
Nasional
Hinai, MPOL Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Dr. Wiyono Eko Prasetyo, menggelar upacara peringatan Hari
Sumatera Utara
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH mengajak masyarakat untuk memerangi dan membasmi maraknya penyalahgunaan d
Sumatera Utara
Medan, MPOL Polda Sumatera Utara (Sumut) dan Polrestabes Medan resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tiga Laporan P
Sumatera Utara
Medan, MPOL Penyidik Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sumut menggagalkan perdagangan orang ke Malaysia dengan menangkap empat orang ter
Peristiwa
Tebing Tinggi, MPOL Polres Tebing Tinggi menerima laporan layanan call center 110 tentang penemuan sesosok mayat berjenis kelamin lakilaki
Peristiwa
Dairi, MPOL PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan kegiatan pertambangan yang baik dan bertanggung
Pendidikan
Medan, MPOL Universitas Negeri Medan (UNIMED) kembalimenorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan berhasil meraihenam pen
Pendidikan
Medan, MPOL Ketua Umum sekaligus Pendiri Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menegaskan bahwa Putusan M
Sumatera Utara