Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Guru Swasta

Medan, MPOL -Sejumlah guru swasta meminta pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan para guru swasta yang sehari-harinya bertugas mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.Persoalan klasik yang mereka hadapi adalah pendapatan gaji/honor mengajar sangat berbanding terbalik dengan rekan seperofesinya guru berstatus aparatur sipil Negara (ASN).

Baca Juga:

• Dari Tangan Prajurit Tumbuh Harapan, Kodaeral I Tanam Kedelai Dukung Ketahanan Pangan
• Diduga Direstui Kapolresta, Masyarakat Desak Kapolda Sumut Turunkan Tim Gempur Judi Tembak Ikan Merk AB Kuasai Wilkum Polresta Deliserdang
• 'Geng Star' Tembaki Pengusaha Turunan di Tanjung Morawa, Polda Sumut Didesak Turun Tangan

Gaji/honor guru swasta masih tergantung kepada kemampuan yayasan/sekolah swasta tempat mereka mengabdikan diri. Bahkan ada sekolah swasta yang yang hanya mampu membayar gaji gurunya kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu perbulannya.

"Dengan pendapatan yang sangat tidak layak tersebut, maka kami meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan, benar-benar peduli dan melihat serta mendengarkan suara hati guru swasta yang mengabdikan diri ikut mencerdaskan anak bangsa," kata Sivayanti Sinaga salah seorang guru swasta di kawasan Medan Utara.

Hal tersebut disampaikan Sivayanti Sinaga dalam sesi serap aspirasi kepada Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem dr Mustafa Kamil Adam,Sp.PD dalam acara Reses I Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang III Tahun 2026-2027 yang berlangsung Senin, (21/9/2026) di Jalan Rawe Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan

Dikatakan Sivayanti bahwa nasib memprihatinkan dari ribuan bahkan jutaan guru swasta di seluruh Indonesia yang bertugas mencerdaskan anak bangsa terutama di berbagai sekolah swasta juga mengalami hal yang sama. Gaji guru swasta selama ini tergantung kemampuan yayasan menggaji gurunya masing-masing. Padahal tugas pokok sebagai guru swasta maupun guru negeri sama, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, serta mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

Bahkan lanjutnya, sebagian guru swasta tidak mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akibat ketidakmampuan pihak yayasan membayar iurannya. Sementara guru swasta juga memiliki tanggung jawab lain ikut memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga, selain kebutuhan pribadi yang dituntut harus berpenampilan rapi dan berwibawa didepan anak didiknya.

"Untuk itu kami berharap melalui Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem dr Mustafa Kamil Adam,Sp.PD dari Komisi E yang membidangi pendidikan bisa menyampaikan aspirasi kami para guru swasta kepada pemerintah, agar alokasi anggaran pendidikan bisa menyentuh kesejahteraan para guru swasta," pintanya.

Selain persoalan nasib guru swasta, warga juga mempertanyakan seputar Desil, identitas kependudukan digital (IKD), Parlinsos, bantuan sosial dari pemerintah hingga persoalan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.

Menyikapi hal tersebut Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem dr Mustafa Kamil Adam,Sp.PD menyampaikan agar menghadapi setiap persoalan harus dihadapi dengan tenang, tidak marah-marah tetapi tetap berupaya mencari jalan keluar dan sering berkoordinasi dengan Kepala Lingkungannya, pejabat lurah setempat.

Terkait persoalan nasib guru swasta yang tingkat penghasilannya masih jauh dari gaji standar, anggota dewan berlatar belakang dokter spesialis penyakit dalam yang duduk di Komisi E bidang pendidikan, mengaku prihatin dengan nasib guru swasta karena minimnya pendapatan, belum meratanya akses sertifikasi, dan tidak adanya jalur pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang setara dengan guru sekolah negeri.

"Namun, dalam setiap sidang paripurna di DPRD Sumut, kami selalu menyuarakan nasib guru swasta agar mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mungkin anggaran pemerintah belum mencukupi, maka kita harus bersabar sambil terus berupaya menyampaikan aspirasi memperjuangkan kesejahteraan para guru swasta,"kata dr Mustafa.

Acara Reses berlangsung tertib dan lancar dihadiri Lurah Tangkahan, Hanifah SP,Kepling VI, Mulia Darma S.Kom,tokoh agama Sanusi, Staf Reses Sekretariatan DPRD Sumut, Eva Marisa , Koordinator Komunitas Sahabat dr Mustafa Kamil Adam,Sp.PD, Muhammad Ichwan,S.Ikom, Vina Meliani, Dara Hidayanti, Irgie Fahrezi, Yusadipati,SS, Heru Susilo, Romi dan sejumlah masyarakat lainnya.

Sebelumnya Lurah Tangkahan Hanifah,SP mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem dr Mustafa Kamil Adam,Sp.PD yang telah menyelenggarakan Reses untuk meyerap aspirasi warga di wilayah kerjanya.

Dengan adanya acara reses, maka warga dapat memahami berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama dengan program pemerintah berupa berbagai bantuan sosial yang ditentukan melalaui desil yang sebelumnya harus mengisi dan mengupdate IKD, Parlinsos sehingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran, jelasnya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News