Kunker ke Polda Sumut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni: Jangan Ada “No Viral No Justice”

Medan, MPOL: Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi Polda Sumut atas keberhasilannya menekan angka kriminalitas secara signifikan. Dalam kunjungan kerja reses dalam rangka pengawasan mitra kerja di Sumatera Utara, ia menyebut pencapaian ini harus terus dijaga.

Baca Juga:

• Gawat..Korban Pencurian Dilapor Balik Pelaku, Demo di Mabes Polri Minta Keadilan dan Pecat Brigadir Shinto Sembiring Diduga Dalang
• Kapolda Sumut Percepat Perbaikan Akses Jembatan Ambruk di Tapteng
• Kapolda Sumut Atensikan Bangun Jembatan Penghubung Pandan-Pinang Sori Tapteng

"Luar biasa, kriminalitas di Sumut sudah sangat menurun. Ini harus dipertahankan demi keamanan masyarakat," ujar Ahmad Sahroni kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Kapoldasu, Kajatisu bersama PJU, Kamis (27/3) di Mapoldasu.

Ia juga menekankan pentingnya pelayanan humanis dalam kepolisian. "Polisi harus menjadikan masyarakat sebagai saudara dalam pelayanan," katanya.

Selain itu, ia mendukung kebijakan Kapolda dalam pengamanan Lebaran dengan memastikan seluruh Kapolres memegang HT. "Dengan cara ini, Kapolda bisa langsung mengontrol situasi di lapangan," tambahnya.

Terkait restorative justice, Ahmad Sahroni menilai kerja sama erat antara Kepolisian dan Kejaksaan telah membantu menurunkan angka kriminalitas. "Banyak kasus bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan, ini bukti sinergi yang baik," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi transformasi keamanan di Sumut. "Dulu tingkat kriminalitas tinggi, sekarang jauh lebih baik berkat kepemimpinan yang humanis," tegasnya.

Dalam aspek sarana dan prasarana, ia mengapresiasi pemanfaatan lahan Mapolda seluas 48 hektare sebagai ruang publik serta renovasi gereja untuk kepentingan masyarakat. "Saya melihat langsung bagaimana fasilitas ini bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepolisian," katanya.

Menutup keterangannya, ia menegaskan slogan "No Viral No Justice" tidak boleh lagi berlaku di Sumut. "Polisi harus jemput bola, jangan menunggu viral baru bertindak. Semua masyarakat berhak mendapat pelayanan yang sama," tandasnya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News