Lembaga Penjamin Simpanan I Medan menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan
Medan, MPOL Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan bertajuk "LPS
Ekonomi
Baca Juga:Akibat insiden tersebut, Tiar mengalami patah kaki dan luka robek di bagian kepala. Ia sempat mendapat pertolongan pertama di bidan desa, namun kondisi luka yang serius membuatnya harus dirujuk ke RS Vita Insani. Namun, sesampainya di rumah sakit, pihak manajemen meminta uang muka sebesar Rp 3.975.000 karena BPJS Kesehatan milik korban dinyatakan tidak aktif. Padahal, tindakan operasi dan penanganan segera dibutuhkan.
Medan, MPOL Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan bertajuk "LPS
Ekonomi
Medan, MPOLKepedulian dan komitmen untuk hadir membantu masyarakat kembali diwujudkan oleh Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., a
Sumatera Utara
Medan, MPOLKombes. Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera U
Sumatera Utara
Jakarta, MPOLAnggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes. Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.
Nusantara
Medan, MPOL Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut) menjamin asuransi atau jaminan sosial seluruh anggotanya, seiring dil
Sumatera Utara
Humbahas, MPOLRumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi
Sumatera Utara
Simalungun, MPOL Penanggung jawab Pelaksana Kegiatan dinas PUTR Simalungun bidang PSDA Rizal Lubis di duga tidak memikirkan kualitas bangun
Sumatera Utara
Tanjung Balai, MPOL Rafika Dwi Kurnia Tanjung, S.H., M.Kn., resmi dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Ta
Sumatera Utara
Medan, MPOL Mengangkat tema Cerdas Memahami, Nyaman Menggunakan Memahami Pelindungan Konsumen untuk Pengalaman Berasuransi yang Lebih Ba
Ekonomi
Jakarta, MPOL Konflik agraria yang tak kunjung mereda kembali disorot DPR. Negara dinilai bukan sekadar belum mampu menyelesaikan sengketa
Nasional