Lembaga Penjamin Simpanan I Medan menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan
Medan, MPOL Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan bertajuk "LPS
Ekonomi
Medan, MPOL - Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWISumut) menjamin asuransi atau jaminan sosial seluruh anggotanya, seiring dilanjutkannya kembali kerja sama PWISumut dengan BPJSKetenagakerjaan.
Baca Juga:Hal ini terungkap dalam pertemuan Ketua PWISumut, Farianda Putra Sinik, dengan pihak BPJSKetenagakerjaan di Medan, Selasa (15/9/2026). Turut serta dalam pertemuan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Bendahara Hartati Rangkuti dan Mery Ismail. Sedangkan dari pihak BPJSKetenagakerjaan hadir Kepala Bidang Kepesertaan BPJSKetenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Budi Situmorang dan Mei Vivi Sibuea.
Budi mengatakan, seluruh anggota PWISumut, baik anggota biasa maupun anggota muda akan mendapat perlindungan jaminan kematian tanpa batasan usia. "Klaim yang akan diberikan BPJS nantinya sekitar Rp42 juta per orang," kata Budi. Kesepakatan dengan PWI, sebut Budi, memasuki tahun kelima, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun ke depan. "Kalau awalnya tercover hanya 560 orang, sekarang ini sekira 900 orang. Dalam waktu dekat kita akan tanda tangani kesepakatan kerja samanya," sebut Budi.
Budi lebih lanjut menjelaskan, kerja sama ini tidak terbatas santunan kematian, namun keuntungan lain yang didapat, jika kepesertaan telah terdaftar selama 3 tahun, peserta yang meninggal, selain mendapat asuransi kematian, anak yang ditinggalkan (dua anak), juga mendapat manfaat beasiswa dengan total Rp174 juta dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.
Sementara Ketua PWISumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur tercapainya kesepakatan dengan pihak BPJS. "Alhamdulillah, hari ini tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak," ujarnya. Seluruh atau 900 anggota PWISumut ini, sebut Farianda, tidak hanya anggota yang sudah tercover sebelumnya, tetapi juga akan dimasukkan lagi nama-nama yang sebelumnya sempat dikeluarkan dampak adanya aturan BPJS, serta nama-nama anggota baru hasil ujian penerimaan dan kenaikan tingkat akhir 2025 lalu.
"Jadi, kalau saya tidak salah, jumlah keseluruhannya mencapai 900 anggota," sebut Ketua SPS Sumut itu. Kesepakatan ini, tegas Farianda, untuk melanjutkan kontrak kerja sama yang hampir habis. "Kontrak kerja sama ini akan berakhir pada September tahun ini. Kita tidak mau ini terputus, makanya kita harus melanjutkan kontrak kerja sama ini. Ini semua dilakukan untuk mengcover seluruh anggota PWI di Sumatera Utara," tandasnya. (Rin)
Medan, MPOL Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan bertajuk "LPS
Ekonomi
Medan, MPOLKepedulian dan komitmen untuk hadir membantu masyarakat kembali diwujudkan oleh Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., a
Sumatera Utara
Medan, MPOLKombes. Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera U
Sumatera Utara
Jakarta, MPOLAnggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes. Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.
Nusantara
Medan, MPOL Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut) menjamin asuransi atau jaminan sosial seluruh anggotanya, seiring dil
Sumatera Utara
Humbahas, MPOLRumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi
Sumatera Utara
Simalungun, MPOL Penanggung jawab Pelaksana Kegiatan dinas PUTR Simalungun bidang PSDA Rizal Lubis di duga tidak memikirkan kualitas bangun
Sumatera Utara
Tanjung Balai, MPOL Rafika Dwi Kurnia Tanjung, S.H., M.Kn., resmi dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Ta
Sumatera Utara
Medan, MPOL Mengangkat tema Cerdas Memahami, Nyaman Menggunakan Memahami Pelindungan Konsumen untuk Pengalaman Berasuransi yang Lebih Ba
Ekonomi
Jakarta, MPOL Konflik agraria yang tak kunjung mereda kembali disorot DPR. Negara dinilai bukan sekadar belum mampu menyelesaikan sengketa
Nasional