Legalitas, Legitimasi, dan Kehormatan Tiga Ujian bagi Jabatan Wakil Presiden
Setiap jabatan publik berdiri di atas tiga tiang legalitas, yakni keabsahan menurut hukum legitimasi, yakni penerimaan oleh rakyat dan ke
Artikel
Baca Juga:Rakor ini membahas langkah-langkah konkret dalam penanganan dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, dengan fokus pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Terdapat dua agenda utama yang menjadi pembahasan dalam rakor tersebut. Pertama, optimasi anggaran melalui pembahasan alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 beserta panduan pemanfaatan belanja agar sesuai kebutuhan di lapangan. Kedua, pemulihan hunian masyarakat, khususnya terkait alokasi anggaran untuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan kategori ringan dan sedang akibat bencana alam.
Setiap jabatan publik berdiri di atas tiga tiang legalitas, yakni keabsahan menurut hukum legitimasi, yakni penerimaan oleh rakyat dan ke
Artikel
Langkah Polrestabes Medan dalam menekan kriminalitas mendapat respons positif dari sejumlah tokoh masyarakat.Diantaranya dari Ketua Majeli
Sumatera Utara
Upaya Polrestabes Medan menekan aksi kriminalitas di jalanan mulai menunjukkan hasil. Dalam 27 hari pelaksanaan program Quick Wins Kapolri
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menerima penghargaan kategori Politisi Inspiratif dalam ajang Apresiasi Pewarna Indonesi
Politik
Langkat, MPOL Proyek jasa konsultasi inventarisasi wilayah pesisir di Dinas Perikanan Kab.Langkat Tahun Anggaran 2025 menyisakan persoal
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL Anggota DPD RI/MPR RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos., M.Sos., menegaskan polemik terkait jabatan Wakil Presiden har
Nasional
Langkat, MPOL Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas dan peningkata
Sumatera Utara
Langkat, MPOL Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, secara resmi meresmikan 1.617 keanggotaan Badan Permusyawara
Sumatera Utara
Medan, MPOL Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Yulhasni, mendesak Wali Kota Medan mengambil tindakan tegas terhadap
Peristiwa
Pangururan, MPOL Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizina
Sumatera Utara