Muskab KORMI Toba Ricuh dan Deadlock, Ketua DPRD Toba Frans Hendrik Diduga Lakukan Intimidasi dan Keributan

Toba, MPOL - Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Toba berlangsung ricuh dan berujung deadlock. Situasi memanas setelah Ketua DPRD Toba yang juga menjabat sebagai demisioner ketua KORMI Toba diduga melakukan tindakan intimidatif terhadap sejumlah peserta musyawarah.

Baca Juga:

• Binjai Berkah dan Pelantikan Pengurus KORMI Kota Binjai Masa Bakti 2026–2030
• Terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua Kormi Provsu, Daffasya Sinik Yakin Bawa Fornas 2029 di Sumut
• Harapan di Tengah Banjir: Polsek Pantai Cermin, Koramil, dan Pemerintah Hadir Ringankan Warga Terdampak

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan mulai terjadi saat agenda sidang memasuki tahap krusial pemilihan kepengurusan baru, dimana, sesuai tahapan penjaringan hanya ada 1 calon yang telah memenuhi syarat yaitu Janner Sitorus. Tetapi pada saat musyawarah, sejumlah peserta mengaku mendapat tekanan, baik secara verbal maupun sikap, yang dinilai tidak mencerminkan semangat musyawarah mufakat.

"Seharusnya Muskab ini menjadi ruang demokrasi dalam menentukan nahkoda olahraga masyarakat, bukan ajang tekanan. Kami sangat menyayangkan adanya dugaan intimidasi," ujar salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.

Tidak hanya itu, Ketua DPRD Toba yang juga berstatus sebagai demisioner ketua kormi toba, Frans Hendrik Tambunan disebut-sebut melakukan perlawanan terhadap jalannya forum, sehingga memperkeruh suasana. Aksi tersebut memicu reaksi keras dari peserta lain maupun panitia sehingga membuat jalannya sidang tidak kondusif dan pihak pengurus Sumut walk out meninggalkan acara.

Pihak panitia Muskab KORMI Toba pun menyampaikan kekecewaannya atas insiden tersebut. Mereka menilai tindakan yang dinilai sangat arogan itu telah mencederai semangat sportivitas dan nilai kebersamaan dalam organisasi.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Muskab seharusnya berjalan tertib dan menjunjung tinggi aturan organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya," ungkap perwakilan panitia.

Akibat situasi yang tidak terkendali, forum Muskab akhirnya mengalami kebuntuan (deadlock) dan belum menghasilkan keputusan terkait kepengurusan KORMI Toba periode selanjutnya. Sejumlah pihak bahkan menduga bahwa kericuhan ini tidak terlepas dari peran oknum tertentu yang diduga menjadi dalang di balik memanasnya suasana.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Ketua DPRD Toba terkait tudingan intimidasi dan keterlibatannya dalam kericuhan Muskab tersebut.

Peristiwa ini menjadi sorotan serius bagi dunia olahraga masyarakat di Kabupaten Toba. Banyak pihak berharap agar permasalahan ini segera diselesaikan secara bijak, serta mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News