Program MBG Perlu Dievaluasi Untuk Efesiensi Anggaran

Medan, MPOL - Program makan bergizi gratis ( MBG) akhir akhir ini banyak menjadi kontroversi dan mendatangkan polemik dikalangan masyarakat. Program yang memakan anggaran mega besar ini , terus bergulir walau banyak kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga:

• Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH, MH Tinjau Kesiapan Lapas Jalankan Program MBG
• Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH, MH Dorong Optimalisasi Pembinaan dan Peran Rutan dalam Program MBG
• LIRA Sumut Siapkan Relawan Kawal Dan Sukseskan Program MBG

Ditambah lagi adanya dugaan 'monopoli' dapur MBG, yang biasa disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menyikapi ini, H. Ruslan SH Ketua umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Pemuda Jawa (PENDAWA) Indonesia angkat bicara.

Berikut kata H Ruslan SH kepada wartawan baru baru ini. Menurut pendiri organisasi kepemudaan etnis ini, Pemerintah harus berlapang dada dan membuka diri jika ada kritikan kritikan dari berbagai elemen masyarakat yang sifatnya membangun.

pada dasarnya saya mendukung program presiden Prabowo dan Gibran. Namun Ketua Umum Pengurus Besar Pendawa ini khawatir program mulia Pemerintahan Prabowo Gibran ini dijadikan 'santapan' atau makanan. Dan bukan rahasia umum lagi adanya monopoli pemilik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau biasa disebut dapur ( SPPG) Makan Bergizi Gratis yang melibatkan TNI/ Polri . 'Saya bahkan khawatir kalau program Presiden Prabowo Gibran dijadikan ladang korupsi dan nepotisme' ketus H Ruslan SH.

Ketua Umum PENDAWA ini berharap Pemerintah perlu segera meng-evaluasi kembali program yang menyedot anggaran yang fantastis ini. agar tidak dijadikan ladang korupsi dan nepotisme Pemerintah segera meng-evaluasi program ini dan meng efesiensi kan anggaran makan bergizi gratis ini.

Caranya kata Ruslan SH lagi, untuk meminimalisasikan anggaran, Ruslan meminta pengelola program ini diserahkan ke sekolah masing - masing seperti kantin kantin sekolah. Atau kasih aja keorang tua murid nya berupa uang . misalnya lanjut Ruslan, satu porsi Rp 15.000 ya kasih segitu sama orang tuanya. orang tua murid kan tahu apa yang dikasih sama anaknya.

Selanjutnya tambah Ruslan lagi, Pemerintah bisa saja memberikan pengelolaan ini kepada rumah makan . Pemilik rumah makan tahu apa yang dibuatnya, dengan merujuk juknis dari pemerintah, kan lebih efektif dan steril (higenis) lagi. Tidak seperti berita berita sebelumnya banyak anak anak sekolah yang keracunan dan makanan nya bau dan basi inikan buang buang anggaran namanya, cetus Ruslan lagi.

Selanjutnya Ruslan berharap Pemerintah lebih terbuka untuk menerima kiritikan kritikan yang sifatnya membangun. Dan Pemerintah Prabowo Gibran segera mengambil langkah langkah untuk segera meng evaluasi program MBG ini untuk lebih efesien dan anggaran program ini lebih diminimalisir kan. Ketus H Ruslan SH kembali. ( firdaus Tanjung)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News