Bank Sumut dan Pemkab Targetkan Penguatan Ekonomi Petani dan UMKM Tapanuli Utara dari Modal Hingga Hilirisasi

Taput, MPOL: PT Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro dan petani sebagai bagian dari upaya mendorong produktivitas serta pengembangan ekonomi daerah. Pembiayaan tersebut diarahkan tidak berhenti pada tambahan modal, tetapi menjadi pengungkit agar usaha masyarakat berkembang dan komoditas unggulan Tapanuli Utara memiliki nilai tambah melalui hilirisasi.

Baca Juga:

• LPS Apresiasi Kepatuhan Bank Sumut dalam Program Penjaminan Simpanan, Memperkuat Resiliensi Likuiditas
• Bank Sumut Raih Penghargaan OJK sebagai Bank Teraktif Melakukan Literasi Keuangan ke Sekolah
• Plt. Bupati Tiorita Minta Bank Sumut Perkuat Layanan untuk Langkat

Komitmen itu mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis (3/9). Pertemuan yang dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay tersebut membahas pengawasan penyaluran KUR sekaligus penguatan UMKM dan potensi ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan, kepercayaan pemerintah daerah kepada Bank Sumut menjadi dorongan bagi perseroan untuk memastikan penyaluran KUR memberikan dampak yang lebih nyata bagi pelaku usaha.

"Bagi Bank Sumut, pembiayaan UMKM bukan hanya tentang menyalurkan kredit, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan benar-benar mampu mendorong usaha tumbuh, naik kelas, dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah," kata Heru di Tarutung.

Untuk memperluas akses tersebut, Bank Sumut menghadirkan KUR Mikro dengan suku bunga 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, bebas biaya administrasi dan provisi, serta tanpa agunan. Skema ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh modal dengan beban pembiayaan yang lebih ringan.

Namun, bagi Bank Sumut, pembiayaan tidak berhenti ketika kredit tersalurkan. Heru menyebutkan pembiayaan perlu terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari peningkatan produktivitas, pengolahan komoditas hingga pemasaran.

"Yang ingin kami bangun bersama Pemkab Tapanuli Utara adalah ekosistem. Usaha kecil tumbuh, petani semakin produktif, komoditas memiliki nilai tambah, dan pada akhirnya perputaran ekonomi semakin kuat di daerah," tegasnya.

Arah tersebut sejalan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tengah mendorong modernisasi pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan. Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengatakan, sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah, selain kerajinan ulos dan pariwisata religi.

Pemkab Tapanuli Utara mendorong mekanisasi pertanian serta pengembangan kopi, jagung dan durian lokal agar tidak hanya dipasarkan sebagai produk primer. Pengolahan di tingkat daerah dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperluas peluang usaha dan pendapatan masyarakat.

"Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat," ujar Jonius.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah daerah siap melakukan pendampingan dari tingkat desa hingga kabupaten sehingga akses pembiayaan dapat dimanfaatkan secara produktif dan tepat sasaran.

Sementara itu, pada kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai akses KUR harus benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan bahwa KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak boleh dibebani agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News