Rion Arios Tagih Janji Kampanye untuk Medan Utara, Banjir dan Infrastruktur Harus Diselesaikan

Banjir Berulang, Proyek Drainase Harus Dievaluasi

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Peduli Korban Banjir Maimun : 890 KK Terendam Air
• PTPN IV Regional II Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Kota Medan
• Perbaikan Infrastruktur Desa Aek Batu Berlanjut, Indako Ajak Warga Torgamba Utamakan Cari Aman

Rion mempertanyakan mengapa pembangunan dan perbaikan drainase yang menggunakan anggaran APBD belum mampu memberikan penyelesaian yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat di sejumlah kawasan Medan Utara.

Menurutnya, Pemerintah Kota Medan harus mengevaluasi apakah perencanaan pembangunan drainase sudah berdasarkan kajian teknis yang benar, apakah kapasitas saluran sesuai dengan kebutuhan debit air, apakah saluran pembuangan terhubung dengan baik, serta apakah kualitas pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Ia juga meminta agar tidak mengesampingkan kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan drainase.

"Jangan sampai proyek pembangunan drainase justru menjadi bancakan korupsi oleh oknum pejabat dinas yang bekerja sama dengan kontraktor pelaksana, sementara masyarakat terus menjadi korban banjir. Apabila terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pengurangan volume, atau penyimpangan anggaran, hal tersebut harus diperiksa dan diusut secara serius," katanya.

Rion menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui audit dan proses penegakan hukum. Namun, indikasi penyimpangan tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.

Wali Kota Harus Berani Melaporkan Bawahannya yang Terindikasi Korupsi

Dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, Rion meminta Rico Waas agar tidak ragu mengambil tindakan terhadap bawahannya apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan anggaran, pengurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, maupun dugaan kolusi antara oknum aparatur pemerintah dan kontraktor.

Ia mendorong Wali Kota memerintahkan Inspektorat Kota Medan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan drainase di Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan, termasuk proyek-proyek tahun anggaran sebelumnya.

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, Rion meminta agar persoalan tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

"Jangan ada perlindungan terhadap oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Wali Kota harus menunjukkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi," tegasnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News