Rion Arios Tagih Janji Kampanye untuk Medan Utara, Banjir dan Infrastruktur Harus Diselesaikan

Tujuh Langkah Konkret Menyelesaikan Persoalan Medan Utara

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Peduli Korban Banjir Maimun : 890 KK Terendam Air
• PTPN IV Regional II Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Kota Medan
• Perbaikan Infrastruktur Desa Aek Batu Berlanjut, Indako Ajak Warga Torgamba Utamakan Cari Aman

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rion menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Medan.

1. Audit seluruh proyek drainase. Memeriksa proyek pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan drainase, termasuk volume pekerjaan, kualitas material, spesifikasi teknis, dan kesesuaian dengan kontrak.

2. Transparansi anggaran pembangunan. Membuka informasi lokasi pekerjaan, nilai anggaran, nama kontraktor, jangka waktu pelaksanaan, dan hasil evaluasi proyek agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.

3. Pemetaan titik banjir. Melakukan inventarisasi seluruh kawasan rawan banjir dengan mengukur ketinggian dan durasi genangan serta mengidentifikasi penyebab teknisnya.

4. Pembangunan drainase terpadu. Memastikan saluran lingkungan terhubung dengan saluran utama dan memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan aliran air.

5. Normalisasi sungai dan saluran utama. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi pendangkalan, sedimentasi, penyempitan aliran sungai, serta persoalan banjir di kawasan pesisir.

6. Penindakan kontraktor bermasalah. Memberikan sanksi sesuai ketentuan apabila kontraktor terbukti mengerjakan proyek tidak sesuai kontrak serta melanjutkan proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.

7. Pengawasan partisipatif masyarakat. Membuka ruang pengaduan masyarakat terkait jalan rusak, drainase tersumbat, dan pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

Jangan Biarkan Medan Utara Menjadi Kawasan yang Terlupakan

Rion juga mengingatkan bahwa masyarakat Medan Utara memiliki hak yang sama dengan masyarakat di wilayah Kota Medan lainnya untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang layak.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, sementara masyarakat di kawasan Belawan, Marelan, dan Labuhan masih menghadapi persoalan jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, dan banjir berulang.

Ia meminta Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap menjadikan evaluasi kepemimpinan sebagai momentum untuk membuktikan komitmen pemerataan pembangunan.

"Kalau dahulu ketika Pilkada masyarakat Medan Utara diberikan janji untuk mendapatkan perhatian pembangunan, sekarang saatnya masyarakat melihat realisasi dari janji tersebut. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak proyek yang dibangun atau berapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi seberapa besar persoalan masyarakat berhasil diselesaikan," ungkapnya.

Rion berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kualitas, manfaat, dan keberlanjutan setiap proyek yang menggunakan uang rakyat.

"Jangan hanya berani membangun proyek, tetapi harus berani pula mengungkap apabila ada oknum yang bermain dalam proyek tersebut. Jangan hanya berani memerintahkan bawahan bekerja, tetapi harus berani melaporkan bawahannya sendiri apabila ditemukan bukti dugaan korupsi."

Ia menegaskan, banjir tidak boleh terus menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Medan Utara setiap kali hujan turun.

"Medan Utara tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta hak yang sama untuk menikmati pembangunan, jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan lingkungan yang aman dari ancaman banjir," tutup Rion Arios, SH,MH.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News