Kamis, 19 November 2026

Dinilai Ciderai Demokrasi dan Musyawarah Organisasi, Kader GMNI Taput Tolak Tindakan Putra Sianipar

Redaksi - Kamis, 19 November 2026 17:08 WIB
Dinilai Ciderai Demokrasi dan  Musyawarah Organisasi, Kader GMNI Taput Tolak Tindakan Putra Sianipar
Ist
Endi Panggabean Sekretaris DPC GMNI Taput
Taput, MPOL -Sejumlah kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tapanuli Utara (Taput) menyatakan penolakan keras terhadap tindakan Ketua DPC, Putra Sianipar yang dinilai mengambil keputusan secara sepihak tanpa melalui mekanisme musyawarah organisasi.Penolakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap tegas kader dan pengurus DPC GMNI Taput.

Baca Juga:
Mereka menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip demokrasi internal, kolektivitas, dan musyawarah mufakat yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi GMNI.

Dalam pernyataan sikapnya, kader GMNI menegaskan bahwa organisasi bukan milik individu maupun kelompok tertentu, melainkan wadah perjuangan kader yang harus dijalankan berdasarkan ideologi Marhaenisme serta konstitusi organisasi.

"GMNI bukan organisasi feodal. GMNI bukan milik ketua. GMNI adalah organisasi kader yang berlandaskan Marhaenisme, demokrasi, dan musyawarah mufakat. Siapa pun yang memimpin GMNI adalah pelayan kader, bukan raja yang bisa memutuskan sesuka hati", katanya

PUTRA SIANIPAR DIMINTA MENGHORMATI MEKANISME ORGANISASI

Kader dan pengurus GMNI Taput memandang bahwa kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa tidak boleh dijalankan berdasarkan kehendak pribadi. Setiap keputusan strategis harus memperhatikan mekanisme organisasi, ruang dialog, serta aspirasi kader dan pengurus.

Mereka menilai tindakan pengambilan keputusan tanpa musyawarah berpotensi mencederai tiga prinsip mendasar organisasi.

Pertama, mencederai nilai Marhaenisme. Marhaenisme mengajarkan semangat kolektivitas, gotong royong, dan perjuangan bersama, bukan praktik kepemimpinan yang mengabaikan suara kader.

Kedua, berpotensi bertentangan dengan AD/ART organisasi. Setiap pemimpin memiliki kewenangan yang dibatasi oleh aturan organisasi. Jabatan Ketua bukanlah kewenangan tanpa batas untuk menentukan arah organisasi secara sepihak.

Ketiga, mengancam demokrasi kader. Musyawarah merupakan ruang bagi kader untuk menyampaikan pendapat, melakukan evaluasi, dan menentukan keputusan bersama. Ketika ruang musyawarah diabaikan, kehidupan demokrasi organisasi turut dipertaruhkan.

JABATAN KETUA BUKAN KEKUASAAN MUTLAK

Persoalan ini menjadi peringatan bahwa kepemimpinan organisasi harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Seorang Ketua tidak boleh menempatkan dirinya di atas organisasi, sebab legitimasi kepemimpinan lahir dari kepercayaan dan mandat organisatoris.

GMNI merupakan organisasi perjuangan yang menempatkan kader sebagai bagian penting dalam menentukan arah gerakan. Oleh karena itu, setiap tindakan kepemimpinan harus mencerminkan nilai demokrasi, tanggung jawab, dan semangat kolektivitas.

Kader dan pengurus GMNI Taput menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap keputusan yang dinilai mengesampingkan musyawarah. Mereka menyatakan akan memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur organisatoris sesuai konstitusi GMNI.

"Kami tidak akan tunduk pada keputusan yang lahir dari ruang tertutup, bukan dari musyawarah kader."**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Maju Manalu
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru