Penerimaan PPPK Langkat Curang, Poldasu Periksa Sejumlah Pejabat

Medan, MPOL: Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut tengah melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Oknum Pejabat di Dinas PUPR, Diduga Terseret Fee Proyek 14 persen Dalam Menggarap Peket Pekerjaan Rp 31 Miliar di Langkat
• Hadir Jadi Saksi di Pengadilan Negeri Medan, Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin Bantah Terima Uang dari Kontraktor
• Plt. Bupati Langkat Tiorita Apresiasi Perubahan Kantor Camat Hinai Pascasidak

Dari i formasi yang diperoleh, ada sejumlah pejabat di pemerintahan Kab Langkat yang sudah diperiksa.

"Sudah ada sejumlah orang yang diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (30/1/2024).

Kombes Hadi Wahyudi belum memerinci orang-orang yang diperiksa soal kasus tersebut. Jelasnya, mereka yang diperiksa itu adalah pihak-pihak yang mengetahui soal seleksi itu.

"Yang jelas orang-orang yang mengetahui peristiwa itu sudah dimintai keterangan, sudah kita undang juga. Tunggu proses berjalan," ujarnya.

Ditanya oknum pejabat yang diperiksa adalah plt bupati dan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) serta oknum Kadis Pendidikan, Kombes Hadi mengaku tidak mengetahui namun yang diperiksa adalah orang yang berkaitan dengan seleksi penerimaan PPPK.

Pemeriksaan itu, sambung juru bicara Poldasu tersebut, berawal dari pengaduan masyarakat (Dumas)

"Dalam proses penyelidikan Polda Sumut. dari Dumas," imbuhnya

Sebelumnya, puluhan guru peserta seleksi PPPK 2023 di Kabupaten Langkat menggelar aksi di Polda Sumut. Mereka meminta dugaan kecurangan seleksi PPPK segera diusut.

"Hari ini LBH Medan, KontraS serta guru menyampaikan aspirasinya untuk minta penegakan hukum dan keadilan di Polda Sumut terkait dengan adanya kecurangan PPPK di Kabupaten Langkat dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK 2023," kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra, selaku pendamping hukum para guru, pada Rabu (24/1/2024).

Koordinator KontraS Sumut, Rahmat Muhammad menyatakan ada sekitar 203 peserta PPPK yang diduga menjadi korban kecurangan tersebut. Pihaknya mengidentifikasi ada tiga bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi PPPK.

Pertama, maladministrasi. Rahmat mengaku kesepakatan soal Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang awalnya disampaikan tidak sesuai.

"Jadi, dari proses seleksi itu tidak sesuai dengan pengumuman awal yang mereka sampaikan di awal itu tidak ada SKTT. Lalu, kemudian ada masuk sistem SKTT, itu kami anggap ada maladministrasi di situ," kata Rahmat.

"Kemudian, indikasi suap itu kita dapatkan beberapa bukti laporan yang kita dengar bukan hanya dari satu pihak tapi juga dapatkan bentuk Untuk diketahui, puluhan guru peserta seleksi PPPK 2023 di Kabupaten Langkat sempat menggelar aksi di Polda Sumut. Mereka meminta dugaan kecurangan seleksi PPPK segera diusut.

"Hari ini LBH Medan, KontraS serta guru menyampaikan aspirasinya untuk minta penegakan hukum dan keadilan di Polda Sumut terkait dengan adanya kecurangan PPPK di Kabupaten Langkat dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK 2023," kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra, selaku pendamping hukum para guru, pada Rabu (24/1/2024).

Koordinator KontraS Sumut, Rahmat Muhammad menyatakan ada sekitar 203 peserta PPPK yang diduga menjadi korban kecurangan tersebut. Pihaknya mengidentifikasi ada tiga bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi PPPK.

Pertama, maladministrasi. Rahmat mengaku kesepakatan soal Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang awalnya disampaikan tidak sesuai.

"Jadi, dari proses seleksi itu tidak sesuai dengan pengumuman awal yang mereka sampaikan di awal itu tidak ada SKTT. Lalu, kemudian ada masuk sistem SKTT, itu kami anggap ada maladministrasi di situ," kata Rahmat.

"Kemudian, indikasi suap itu kita dapatkan beberapa bukti laporan yang kita dengar bukan hanya dari satu pihak tapi juga dapatkan bentuk screenshoot adanya penerimaan atau pengembalian uang sebesar hampir Rp 80 juta. Yang ketiga adalah KKN, ada mekanisme orang dalam untuk meloloskan orang tertentu," ungkapnya. adanya penerimaan atau pengembalian uang sebesar hampir Rp 80 juta. Yang ketiga adalah KKN, ada mekanisme orang dalam untuk meloloskan orang tertentu," ungkapnya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News