Kelompok Cipayung Demo Poldasu, Usut Tuntas Seleksi Penerimaan P3K di Kabupaten Kota

Medan, MPOL: Kelompok Cipayung plus melakukan demo di Mapoldasu, Kamis (1/2). Mereka mendesak Polda Sumut mengusut tuntas seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang sarat KKN disejumlah Kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kakanwil Kemenagsu Sampaikan Pentingnya Memahami Tugas dan Fungsi ASN
• Kejatisu Tahan 2 Wanita Tersangka Korupsi BOK dan Jaspel
• Perjuangan Penyuluh Non PNS Tak Kenal Lelah Layani Umat

Kelompok Cipayung plus yang terdiri organisasi mahasiswa, KAMMI, PMMI Sumut, HIMMAH Sumut, PMI Sumut dan PMKRI Sumut.

Kelompok Cipayung Plus yang dipimpin masing-masing ketua mendesak Poldasu mengusut selesai PPPK guru dan honorer di Kabupaten Mandailing Natal, Kab Batubara, Kab Labuhan Batu, Kab Langkat dan daerah lainnya.

Kordinator lapangan Wira Putra dan Koordinator aksi Agil secara bergantian dengan menggunakan pengeras suara melakukan orasi dipintu 1 depan Mapoldasu.

Mereka mengatakan, dalam proses perekrutan PPPK guru dan honorer ditemukan kecurangan seperti yang terjadi di Kab Madina, Kab Labuhan Batu, Kab Batubara dan Kab Langkat.

"Kapolda harus menerima dan mendengarkan aspirasi kami dan segera mengusut tuntas kasus yang terjadi dan adanya praktik cawe - cawe agar Hukum tidak tumpul kebawah," tegas mereka.

Mereka mengatakan, adanya tindakan pungli dan kutipan-kutipan terhadap calon maupun tenaga honorer guru yang di lakukan oleh pejabat tersebut.

Dengan sederet permainan yang terjadi, kata Kamaluddin Siregar selaku orator, Cipayung Plus meminta kepada Kapolda Sumut untuk memanggil dan memeriksa penanggung jawab rekrutmen PPPK yang ada di Kab. Mandailing Natal, Kab. Labuhan Batu, Kab Langkat dan Kab. Batu Bara.

"Kapolda Sumut harus mengusut tuntas dugaan kecurangan rekrutmen PPPK yang terjadi di kab. Mandailing Natal, kab. Labuhan Batu dan kab. Batubara," tegas Kamaluddin.

Mereka juga meminta tidak terjadi tebang pilih dalam melakukan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, sehingga kecurangan yang diusut bukan sekedar yang viral di media sosial.

"Kami juga mendesakKapolda Sumut mengusut seluruh rekrutmen PPPK yang ada di Sumatera Utara yang kami juga menduga terjadi praktik korupsi dan Nepotisme didalamnya," pungkasnya.

Setelah membacakan pernyataan sikap dan tuntutannya, perwakilan massa aksi diterima penyidik Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut AKP Rismanto Jaya Purba dan Panit 1 Zulkarnain Harahap.

"Kami dari Polda Sumut pasti akan sangat serius menangani apa yang saudara-saudara tuntut. Sebagai bukti keseriusan kami saat ini tim kami sudah berada di Madina melakukan penyelidikan serta pulbaket," kata AKP Rismanto Jaya.

Selain di Kab Madina, ujar AKP Rismanto Jaya Purba, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan di Kab Batubara, Labuhan Batu dan Kab Langkat.

"Kami sudah menetapkan Kadis Madina Sebagai tersangka dan sudah melakukan gelar perkara menetapkan yang awal 1 orang dan saat ini sudah 6 orang yang menjadi tersangka dan di daerah lainnya juga akan kami tindak lanjuti," terangnya.

Perwira balok tiga dipundaknya itu mengapresiasi Cipayung Plus yang mengkawal kasus ini. "Kami akan tetap melakukan penyelidikan, menelusuri, mencar dan menetapkan tersangka," pungkasnya.

Usai mendapat penjelasan dari penyidik Tipikor Ditreskrimsus, massa yang datang menggunakan kenderaan kembali dengan tertip.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kakanwil Kemenagsu Sampaikan Pentingnya Memahami Tugas dan Fungsi ASN

Kejatisu Tahan 2 Wanita Tersangka Korupsi BOK dan Jaspel

Perjuangan Penyuluh Non PNS Tak Kenal Lelah Layani Umat

Rambah Hutan Tele, Eks Camat Harian Waston Simbolon Divonis 16 Bulan Penjara

Bawaslu Launching Kampung Pengawasan Partisipatif di Kota Pematangsiantar

Tiga Pasangan Calon Wali Kota Siap Bertarung Untuk Memoles Kota Tanjungbalai