Komite II DPD RI Desak Perbaikan Regulasi: 196 Ribu Nelayan Sumut Butuh Perlindungan Nyata
Jakarta, MPOL Komite II DPD RI desak perbaikan regulasi 296 ribu nelayan Sumut butuh perlindungan nyata demikian anggota DPD RI Badikenita
Nasional
Jakarta, MPOL Komite II DPD RI desak perbaikan regulasi 296 ribu nelayan Sumut butuh perlindungan nyata demikian anggota DPD RI Badikenita
Nasional
Medan, MPOL PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) akan selalu mematuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku serta melaksanaka
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali melanjutkan pembahasan regulasi transportasi daring melalui Focus Group Discus
Nusantara
Medan, MPOL Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupetn Deli Serdang Dr.H. Syarifuddin Daulay diwakili Kasi Bimasi Islam H. Mulia Banurea mel
Sumatera Utara
Medan, MPOL Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah menyusun regulasi khusus untuk mengatur layanan ojek online (ojol) gu
Sumatera Utara
Medan, MPOLPemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah mempersiapkan regulasi yang akan mengatur operasional ojek online (Ojo
Sumatera Utara
Medan, MPOL Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) bersama Rumah Tamadun menggandeng Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mendoron
Sumatera Utara
Medan, MPOL Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM membuka secara resmi Acara Sosialisasi Regula
Berita
