OJK dan Satgas PASTI Daerah Sumatera Utara Perkuat Koordinasi Berantas Aktivitas Keuangan Ilegal

Medan, MPOL - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SatgasPASTI) memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal melalui penyelenggaraan Capacity Building SatgasPASTI Daerah Sumatera Utara di Medan, Rabu, 3 Desember 2025.

Baca Juga:

• Percepat Pengecoran MCK Lapangan Mutiara, Satgas TMMD ke-130 Kodim 0209/LB Wujudkan Fasilitas Umum bagi Warga
• Deli Serdang Raih TPKAD Award 2026, OJK Apresiasi Penguatan Akses Keuangan di Sumut
• Sekjen SIP Edison Marbun: Waspadai Operasi Senyap Oligarki Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pada kegiatan capacity building tersebut, dilakukan diskusi dan koordinasi terkait berbagai aktivitas keuangan ilegal, termasuk isu perizinan gadai dan asuransi yang menjadi perhatian di wilayah Sumatera Utara.

"Peningkatan kapasitas dan pemahaman lintas institusi sangat diperlukan untuk merespons eskalasi kejahatan finansial digital yang semakin kompleks. Modus penipuan kini jauh lebih canggih dan kerap memanfaatkan kerentanan masyarakat, sehingga koordinasi antarlembaga harus semakin diperkuat," kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, selaku Ketua SatgasPASTI Daerah, Khoirul Muttaqien dalam sambutannya.

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SatgasPASTI) yang saat ini terdiri dari 13 kementerian, 2 otoritas, dan 6 lembaga dengan dua tugas utama, yaitu pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal.

Berdasarkan data SatgasPASTI per 20 November 2025, laporan masyarakat mengenai aktivitas keuangan ilegal masih menunjukkan tren yang tinggi. Total pengaduan investasi ilegal yang diterima mencapai 4.390 laporan, termasuk 196 laporan dari Sumatera Utara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 354 entitas investasi ilegal telah dihentikan. Untuk pinjaman online ilegal, SatgasPASTI menerima 17.965 laporan secara nasional, termasuk 690 laporan dari Sumatera Utara, dengan total 2.263 entitas pinjaman online ilegal yang telah dihentikan.

Data ini menunjukkan bahwa aktivitas keuangan ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan memerlukan penanganan kolaboratif yang konsisten.

Sejalan dengan peningkatan risiko kejahatan keuangan digital, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang beroperasi sejak 22 November 2024 menjalankan peran penting sebagai pusat koordinasi nasional dalam penanganan penipuan di sektor keuangan.

Per 15 November 2025, IASC telah menerima 350.762 laporan, termasuk 12.975 laporan dari Sumatera Utara. Sebanyak 576.822 nomor rekening telah dilaporkan terkait aktivitas mencurigakan, dan 108.779 di antaranya berhasil diblokir. Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp7,9 triliun, dengan kontribusi kerugian dari Sumatera Utara sebesar Rp257 miliar.

Adapun total dana yang berhasil diblokir mencapai Rp386 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga sangat diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat secara lebih luas.

Untuk memperluas jangkauan edukasi publik, SatgasPASTI dan IASC meluncurkan Kampanye Nasional "Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal" sejak 19 Agustus 2025. Kampanye ini disebarkan melalui berbagai kanal publik, seperti mesin ATM, aplikasi mobile banking, papan informasi di ruang publik, hingga media sosial.

Tujuan kampanye ini adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital, penawaran investasi ilegal, pinjaman ilegal, dan praktik keuangan tidak berizin lainnya yang kerap memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Dalam kesempatan tersebut, OJK juga mengingatkan bahwa sesuai UU P2SK, seluruh usaha pergadaian swasta wajib memiliki izin usaha dari OJK paling lambat 12 Januari 2026. OJK Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pendekatan persuasif untuk memastikan seluruh usaha pergadaian di wilayah Sumatera Utara segera mengajukan permohonan izin usaha.

OJK dan SatgasPASTI juga mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas entitas dan produk keuangan sebelum melakukan transaksi guna menghindari risiko penyalahgunaan data pribadi dan potensi penipuan. Selain itu, masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan modus penipuan dengan teknik impersonasi, khususnya melalui platform media sosial dan aplikasi pesan instan.

SatgasPASTI mengajak masyarakat yang mengetahui informasi mengenai investasi, penghimpunan dana, atau aktivitas keuangan yang mencurigakan untuk segera melaporkan kepada SatgasPASTI melalui kanal resmi.

Masyarakat yang mengetahui informasi atau menerima penawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) diimbau untuk melaporkannya melalui website: sipasti.ojk.go.id atau kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081 157 157 157) / email: konsumen@ojk.go.id

Pelaporan yang cepat dan akurat akan membantu mempercepat penanganan serta meminimalkan potensi kerugian bagi masyarakat. OJK Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan Capacity Building ini, dan berharap semakin banyak pihak yang memahami risiko aktivitas keuangan ilegal berikut upaya memitigasinya. (Rin)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News