P.Siantar, MPOL -Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur Sistem Pembayaran di Indonesia dari sisi tunai maupun non tunai.
Baca Juga:
Kelancaran dan kestabilan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat penting untuk mendukung tercapainya stabilitas sistem keuangan.
Mengapresiasi peran aktif Perbankan sebagai penyedia jasa sistem pembayaran baik tunai dan non tunai kepada masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar melaksanakan Refreshment Ketentuan terkait Pertukaran Warkat Debit (KPWD), Perkembangan QRIS, Perlindungan Konsumen, dan Ketentuan Setoran Bayaran kepada perwakilan Petugas Layanan Kas dan Kliring se-Sisibataslabuhan.
Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar, Muqorobin dalam sambutannya pada acara Refresment KPWD dan Evaluasi Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) serta Forum Sistem Pembayaran di Wilayah Kerja KPw BI Pematangsiantar di Marianna Resort Tuktuk Kabupaten Samosir, Sabtu, (8/06/ 2024).
Lebih lanjut dikatakan Muqorobin, kegiatan ini ditujukan agar Perbankan sebagai garda terdepan layanan keuangan kepada masyarakat mampu memberikan pelayanan terbaik dan informatif kepada masyarakat terkait berbagai pembaharuan ketentuan dan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang ada di Indonesia saat ini.
Secara umum sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu pembayaran tunai dan non tunai, system pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sedangkan pembayaran non tunai Instrumen yang digunakan menggunakan Alat Pembayaran Menggukan Kartu (APMK).
Pada satu dekade terakhir, telah terjadi gelombang digitalisasi dan penetrasinya ke kehidupan masyarakat yang mengubah secara drastis perilaku masyarakat. Instrumen alat pembayaran pun semakin bervariasi dengan kehadiran uang elektronik berbasis kartu (chip based) maupun peladen/server (server based). Berkaca pada kondisi tersebut, perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi, kata Muqorobin.
Dijelaskannya, Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan settlement transaksi-transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement(BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) juga terus berupaya memperbaiki dan memperbaharui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman, dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang.
Masyarakat kini dihadapkan pada berbagai macam pilihan instrumen pembayaran yang semakin bervariasi. Terjadi pergeseran instrumen yang semula menggunakan paper-based instrument seperti cek dan bilyet giro ke penggunaan card based dan electronic based instrument terlihat dari semakin terbiasanya masyarakat bertranskasi dengan kartu kredit, kartu ATM/Debet, uang elektronik baik chip basedmaupun server basedsebagai alat pembayaran.
"Saat ini yang paling familiar adalah Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai game changer pembayaran digital berberdampak pada transformasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat. QRIS dipandang sebagai powerful toolyang dapat mendukung digitalisasi dan integrasi regional. Sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Pemerintah, pelaku industri dan masyarakat, menjadi salah satu strategi utama dalam perluasan akseptasi QRIS, ungkap Muqorobin.
Diterangkannya, Bank Indonesia melaporkan nominal transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS sepanjang 2023 mencapai Rp229,96 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 130,01% secara tahunan. Jumlah pengguna QRIS mencapai 45,78 juta.
Sedangkan jumlah merchant mencapai 30,41 juta, yang sebagian besar merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pencapaian QRIS di wilayah kerja KPW BI Pematangsiantar pada saat ini (data per Mei 2024) telah mencapai 190.780 merchant, dengan 83,27% dari jumlah tersebut adalah UMKM.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, jumlah transaksi QRIS (data per Mei 2024) tercatat sebesar 943 ribu transaksi, atau tumbuh sebesar 368,65% (YoY) dengan nominal transaksi QRIS sebesar 100,8 miliar atau tumbuh sebesar 417,73% (YoY).
Terlepas dari sistem pembayaran nontunai, tentunya ada hal yang jauh lebih penting juga, yaitu pembayaran tunai dengan penyediaan uang kartal di wilayah Kerja BI Pematangsiantar, sebutnya.
Pengelolaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ditujukan untuk menjamin tersedianya uang Rupiah layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional
Pelaksanaan pengedaran uang Rupiah oleh Bank Indonesia kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta Perbankan dalam melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah.
Sehubungan dengan keterkaitan yang erat dalam kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pengolahan uang Rupiah oleh Perbankan, perlu dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi aktivitas tersebut secara berkala, ujar Muqorobin.
Kemudian, kata Muqorobin, mencermati perkembangan realisasi kebutuhan uang tunai di wilker KPW BI Pematangsiantar tahun 2023, terjadi penurunan pemintaan uang yang tercatat sebesar Rp11,7 T menurun sebesar 5% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 12,3 T. Disisi lain setoran bank ke KPW BI Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar Rp886 Miliar, naik sebesar 25% dari setoran bank tahun 2022 sebesar Rp663 Miliar.
Dengan demikian, pada tahun 2023 KPW BI Pematangsiantar mengalami Net Outflow sebesar Rp11,6 T, ucapnya.
Data Realisasi Penarikan Bank dan Penyetoran Bank Periode Januari s.d. Mei 2024, tercatat realisasi Penarikan Bank sebesar Rp4,7 T lebih kecil 16% dibandingkanProyeksi Penarikan Bank sebesar Rp5,67 dan realiasi setoran bank sebesar 597 miliar
Hal tersebut mengindikasikan beberapa hal antara lain, perkembangan transaksi non tunai yang terus terakselerasi, ditunjukkan dengan peningkatan volume transaksi sebesar 368% (YoY).
"Perkiraan Inflasi 2024 masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 3,17% dengan pertumbuhan ekonomi di Pematangsiantar sebesar 3,99% dan Labuhan Batu sebesar 5,02%, terangnya.
Disisi lain, ungkap Muqorobin, proyeksi kebutuhan uang yang tepat akan mempengaruhi ketersediaan uang di wilker KPW BI Pematangsiantar khususnya dalam pemenuhan kebutuhan uang Rupiah menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Periode Akhir tahun 2024.
Tidak sesuainya proyeksi kebutuhan uang yang disampaikan oleh Perbankan akan mempengaruhi jumlah perencanaan pencetakan uang Rupiah oleh Bank Indonesia.
"Kami sangat mengapresiasi peran aktif Perbankan. Sinergi yang solid antara Bank Sentral dengan Perbankan menjadi penentu keberhasilan layanan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat. Ke depan, koordinasi, komunikasi, dan diskusi kedua belah pihak tersebut harus lebih konsisten dilakukan agar kualitas layanan semakin baik,"ungkap Muqorobin
Muqorobin menambahkan, perluasan penyediaan pembayaran QRIS, penyelenggara kegiatan settlement transaksi-transaksi melalui Sistern Bank Indonesia Real Time Gross Settlement(BL- RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) serta Penyediaan Uang Kartal menjadi penting guna meningkatkan transaksi pembayaran di Wilayah Kerja Bl Pematangsiantar yakni, Siantar, Simalungun, BatuBara, Asahan, Tanjung Balai, Labura, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan (SisibatasLabuhan).
"Kami menyadari bahwa diperlukan strategi khusus dalam pencapaian tersebut, sehingga tentunya membutuhkan semangat kolaborasi diantaranya dengan membentuk Forum Komunikasi Sistem Pembayaran di Wilayah Kerja Bi Pematangsiantar,"imbuhnya.
Sementara, kegiatan diikuti sekitar 90 perserta dari perbankan tersebut dibuka oleh Muqorobin Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar dan hadiri sebagai narasumber secara langsung dan hybrid, Iwan Setiawan dari Departemen Pengelolaan Sistem Pembayaran, Veronika R Sipayung dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Gatot Dwi Purwanto dari Departemen Pengedaran Uang. **
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
