Kapolda Sumut Diminta Evaluasi Kasat Reskrim Polres Samosir Terkait Kasus Penggelapan Rp 1 Miliar

Medan, MPOL: Penanganan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan di PT Hotel Toledo, Tuktuk Siadong, kini memicu kritik terhadap kinerja Polres Samosir. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, diminta untuk mengevaluasi posisi Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk, menyusul keputusan penangguhan penahanan dua tersangka utama yaitu Tio Dohar Lumban Tobing dan Dinar Batubara.

Baca Juga:

• Bea Cukai Belawan Gandeng Stakeholder Percepat Penyelesaian Dwelling Time Kontainer Kosong
• Dr. Maruli Siahaan: Efisiensi Anggaran Kementerian Hukum Tidak Mengurangi Kualitas Pelayanan Publik
• Perkuat Kepastian Hukum Tanah, ATR/BPN Labusel Laksanakan Evaluasi Monitoring Sidang Panitia A

Dua tersangka itu diduga terlibat dalam penggelapan uang perusahaan Hotel Toledo senilai Rp 1 miliar pada tahun 2022. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 11 November 2025, pihak kepolisian memilih untuk tidak menahan keduanya dengan alasan kemanusiaan, yakni faktor usia dan kondisi kesehatan.

Pengacara pelapor, Dr. (C) Daulat Sihombing, SH, menilai alasan kepolisian yang menyebut tersangka sudah lanjut usia dan sakit-sakit sehingga tidak ditahan adalah alasan yang mengada-ada.

"Lucunya, tersangka disebut sakit-sakit. Padahal dalam daftar pasien, belum pernah diperiksa di RSUD Pangururan. Dan tersangka kuat mondar-mandir Medan-Tuktuk sejauh 160 kilometer," tegas Daulat, Jumat (13/2/2026).

Kekhawatiran utama pihak pelapor adalah potensi para tersangka mengulangi perbuatannya. Hingga saat ini, kedua tersangka dilaporkan masih aktif mengelola keuangan PT Hotel Toledo. Bahkan, muncul dugaan adanya upaya penyingkiran terhadap pemegang saham lain, Drs. Maruli Tobing, yang merupakan mantan wartawan Kompas sekaligus pihak yang melaporkan kasus ini.

Daulat Sihombing menyayangkan sikap Polres Samosir yang terkesan membiarkan tersangka bebas selama tiga bulan terakhir tanpa melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Samosir. Hal ini dianggap melukai rasa keadilan kliennya yang sudah berjuang sejak lama.

"Kami mohon Bapak Kapolda memberi atensi atas perkara ini, karena klien kami sudah lebih dari tiga tahun memperjuangkan keadilan di Polres Samosir. Polisi seharusnya menjadi penegak hukum yang berpihak pada keadilan, bukan malah membiarkan tersangka bebas berkeliaran tanpa kepastian hukum," pungkas Daulat.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, menunggu ketegasan dari pimpinan tertinggi kepolisian di Sumatera Utara untuk memastikan proses hukum berjalan transparan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.(ril/fm)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News