Bulog Harus Bertanggungjawab 300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu

Jakarta, MPOL - Bulog harus bertanggungjawab 300 ribu ton beras impor berkutu sisa impor tahun 2024 demikian anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mengatakan Minggu (16/30 di Jakarta.

Baca Juga:

• Dijual Tak Sesuai Label, Kasatgas Pangan Bareskrim Polri Tegaskan Beras Fortifikasi Produk PT UDS Bukan Beras Impor Maupun SPHP- Produksi Capai Rp14,1
• Dijual Tak Sesuai Label, Kasatgas Pangan Bareskrim Polri Tegaskan Beras Fortifikasi Produk PT UDS Bukan Beras Impor Maupun SPHP- Produksi Capai Rp14,1
• BULOG Gerak Cepat Tertibkan Penyaluran Beras SPHP, Bentuk Satgas Khusus dan Perkuat Pengawasan Nasional

Menurutnya menjadi kenyataan pahit adanya kerugian negara. Pasalnya, Bulog sejak awal tidak melakukan transparansi pengelolaan, sehingga beras tersebut tak distribusi. "Bulog harus bertanggungjawab atas kerugian ini. Jangan sampai dengan dalih beras bisa difumigasi, lantas dianggap negara tidak merugi. Ini jelas kerugian karena tak layak dikonsumsi."

Diduga hitungan riil beras berkutu dimungkinkan lebih dari 300 ribu ton. Hal itu, karena di beberapa kantor wilayah dan cabang cenderung tidak transparan memberikan laporannya. "Bisa jadi lebih ini hitungannya. Bulog saja yang nggak transparan."

Hindun berharap, jajaran baru direksi Bulog harus melakukan perencanaan yang matang dan strategis. Sehingga, situasi tersebut tidak lagi terulang. "Ini peringatan! Jajaran direksi baru harus lebih jeli dan visioner agar tidak merugikan keuangan negara."

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menemukan adanya beras impor berkutu saat kunjungan di Bulog Jogjakarta beberapa waktu lalu. Dirinya pun menyayangkan adanya temuan tersebut karena menurutnya rakyat berarti telah dibodohi.

"Kami meminta agar jajaran Kementan segera mengelola beras tersebut. Sebab jika dilepas ke pasar, beras itu sudah tentu tak layak untuk dijual," pintanya menanggapi janji Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang akan mengambil langkah pengendalian beras berkutu tersebut dan bahkan berjanji tidak akan mendistribusikan beras tersebut.

"Nanti ini kita akan bahas, biasanya kita keluarin. Tetapi tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau bantuan (bansos)," tutur Amran beberapa waktu lalu di Jakarta.

Yang berbeda justru Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Ia mengatakan, stok beras yang disebut berkutu di gudang Perum Bulog masih dapat dikonsumsi. Meskipun, harus lewati proses fumigasi atau pengendalian hama. "Masih (bisa dikonsumsi), beras kutu itu artinya beras itu tidak mengandung chemical yang berlebihan," tutur Arief.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News