MPR RI Dorong Penguatan Demokrasi Berbasis Pancasila untuk Cegah Penyimpangan

Jakarta, MPOL - MPR RI dorong penguatan demokrasi berbasis Pancasila untuk cegah penyimpangan demikian anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, mengatakan diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia" "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila" Rabu (13/8) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Ahmad Muzani: Finalis Lomba Baris-Berbaris Harus Jadi Duta Empat Pilar MPR
• Dr. Maruli Siahaan Dorong Tambahan Anggaran MPR - DPR RI Tahun 2027 Berbasis Hasil dan Dampak
• Arsip Konstitusi Rekam Jejak Perjalanan Indonesia Membangun Negara

Menurutnya kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, harus dijalankan dengan nilai-nilai Pancasila agar demokrasi tidak melahirkan tirani seperti yang pernah terjadi di sejumlah negara. "Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi cara yang paling pas saat ini untuk mengelola kekuasaan. Namun, tanpa landasan Pancasila, demokrasi kita berisiko menyimpang. Kita harus pastikan demokrasi berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan melalui musyawarah, serta keadilan sosial."

Tantangan demokrasi di Indonesia, termasuk ketidakpatuhan terhadap konstitusi, seperti kasus manipulasi kuota haji yang tidak sesuai regulasi, serta kesewenang-wenangan pejabat, seperti kenaikan pajak 250% oleh bupati di Pati yang memicu protes rakyat.

Ia juga mengingatkan bahaya hoax yang dapat merusak demokrasi, seperti kasus video paus yang viral namun ternyata palsu, yang menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat. Ia optimistis dengan kondisi demokrasi Indonesia, yang memiliki indeks 79,51 poin dan partisipasi pemilih hingga 75%, jauh di atas negara seperti Jepang (<50%). "Kearifan lokal dan kesadaran politik pemimpin menjadi perekat kuat, seperti tradisi tahlilan dan Maulid Nabi yang mempersatukan masyarakat meskipun berbeda pilihan politik."

Sebagai bagian dari Badan Pengkajian MPR, Maman mengungkapkan pihaknya telah menggelar diskusi di berbagai kampus di Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan Pancasila. Ia mengusulkan sejumlah solusi, antara lain mengembalikan musyawarah sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan, memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan pendidikan politik melalui kaderisasi partai, reformasi pendanaan politik yang transparan, serta penguatan peran masyarakat sipil dan media sebagai pilar demokrasi.

"Media adalah pilar keempat demokrasi. Bersama perguruan tinggi dan masyarakat sipil, kita harus memastikan demokrasi tidak hanya stabil, tetapi juga membawa kemaslahatan, kemakmuran, dan keadilan," Serta menekankan pentingnya literasi digital untuk meminimalisir hoax tanpa represi berlebihan, serta peran DPR dan MPR dalam sosialisasi Pancasila sebagai pengikat entitas bangsa Indonesia. "Demokrasi kita harus terus diperkuat dengan pendidikan politik berkelanjutan, termasuk di partai politik, agar tidak dikuasai oleh mereka yang hanya bermodalkan uang," tutur Maman Imanul Haq.

Sedangkan anggota MPR unsur DPD RI Jawa timur Lia Isthifama mengatakan, saya tangkap bagaimana kita ketika memiliki sebuah positioning bagaimana kita ketika menjadi keterwakilan dari masyarakat atau Pemilu atau dari rakyat itu kita memiliki apa sih apa tetap demokrasi ini apa dan ditambahkan pola tadi ada salah satu prinsip dalam 5 sila Pancasila yaitu terkait dengan permusyawaratan bagaimana prosedur demokrasi itu adalah ruang atau kran bagaimana kita akan bermusyawarah untuk negara ini ke depan seperti apa.

Bagaimana sebuah prinsip aspiratif bagaimana sebuah penguatan hubungan interpersonal ,bapak presiden Prabowo Subianto kalau kita memang lihat ada begitu banyak isu yang ketika itu disampaikan kepada publik dan publik langsung memberikan sebuah pro kontra atau dianggap kontradiktif langsung beliau di atas ini sangat-sangat penting sekali kenapa karena sekali lagi kita menjaga bagaimana terus di negeri ini ada sebuah juga teori dari Ibnu Khaldun ada tiga siklus disintegrasi bangsa yang pertama masyarakat memiliki high class tinggi terhadap pemerintah semuanya damai tapi kemudian akan ada sebuah siklus yang kedua di mana mulai tercipta masyarakat yang merasa dia sangat dimanjakan oleh situasi dan yang satunya merasa dianggap kerdilkan atau istilahnya terpinggirkan atau termarjinalkan, tutur Lia Isthifama.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News