Erwin Siregar di Sidang MKD: Isu Joget DPR karena Kenaikan Gaji adalah Hoaks

Jakarta, MPOL - Sidang MKD, isu joget DPR RI karena kenaikan gaji adalah koaks demikian Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Erwin Siregar mengatakan dalam sidang MKD, Senin (3/11) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Didampingi Wabup, Musa Rajekshah Tinjau Jalan Nasional dan Operasional Sekolah Rakyat di Sergai
• Maruli Siahaan Hadiri Lepas Sambut Dandim 0201/Medan, Apresiasi Kinerja Letkol Arm Delli Yudha
• Maruli Siahaan Melayat Ke Rumah Duka Sahabatnya, Hadir Sebagai Bentuk Empati dan Solidaritas

Menurutnya dalam memberikan kesaksian dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait polemik video lima anggota DPR RI yang berjoget usai Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus lalu.

Dalam keterangannya, Erwin menegaskan bahwa aksi joget tersebut terjadi setelah sidang resmi ditutup dan tidak berkaitan dengan agenda formal parlemen. "Joget itu bukan bagian dari sidang, melainkan ekspresi biasa setelah acara selesai. Tidak ada pelanggaran etik atau alasan untuk memecat mereka."

Erwin juga membantah keras narasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan aksi tersebut dengan isu kenaikan gaji anggota DPR. Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya saat sidang tahunan, tidak menyampaikan wacana apapun terkait gaji legislatif. "Saya hadir dan mengikuti jalannya sidang. Tidak ada satu pun pernyataan Presiden yang menyinggung soal gaji DPR," tegasnya.

Informasi yang menyebutkan bahwa joget tersebut merupakan bentuk kegembiraan atas kenaikan gaji adalah hoaks yang menyesatkan publik. "Isu tersebut hoaks dan menyesatkan publik. Kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi."

Ia juga mengimbau masyarakat dan media untuk tetap kritis namun adil dalam menilai perilaku pejabat publik. "Jangan mudah terprovokasi oleh potongan video atau narasi yang tidak utuh. Etika jurnalistik menuntut kita untuk menyajikan konteks secara lengkap."

Sidang MKD ini menjadi momentum penting untuk menegaskan batas antara ekspresi pribadi dan tanggung jawab etik pejabat publik, sekaligus mengingatkan pentingnya verifikasi informasi di era digital, tutur Erwin Siregar. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News