Komite II DPD RI Tegaskan Regenerasi Petani sebagai Fondasi Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta, MPOL - Komite II DPD RI tegaskan registrasi petani sebagai fondasi ketahanan pangan Nasional demikian Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, saat kunjungan kerja ke Kebupaten Karo Sabtu (22/11) keterangan Pers di terima.

Baca Juga:

• DPD RI Terima IHPS I Tahun 2025, DPD RI-BPK RI Berkolaborasi Lakukan Pengawasan Keuangan Negara Agar Transparan dan Akuntabel
• DPD RI Serap Aspirasi ke Malut, Penrad Siagian: Otonomi Daerah Dijalankan Setengah Hati, Ada Kecenderungan Resentralisasi
• Ketua Komite IV DPD Soroti Efektivitas Penyaluran Dana Rp1.000 Triliun dan Lambannya Penurunan Suku Bunga Perbankan

Menurutnya kunjungan kerja ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk mengadvokasi percepatan regenerasi petani sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, masa depan pangan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan melahirkan generasi petani baru yang kreatif, modern, dan adaptif.

Badikenita menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan komoditas, tetapi menyangkut keberlanjutan hidup bangsa. Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa menurunnya minat generasi muda untuk bertani, usia petani yang semakin menua, perubahan iklim, serangan hama yang makin adaptif, serta fluktuasi harga yang kerap menekan pendapatan petani. "Masa depan pangan kita berada di tangan para pejuang tanah ini. Tanpa regenerasi petani, ketahanan pangan hanya menjadi slogan. Kita membutuhkan petani muda yang melek teknologi, kreatif, dan mampu membaca peluang pasar," tegasnya.

Badikenita juga mengapresiasi penyelenggaraan Lomba Petani Kreatif, yang menurutnya menunjukkan bahwa petani di Sumatera Utara bukan hanya bekerja di ladang, tetapi juga mampu berinovasi, menciptakan nilai tambah, dan mencerminkan karakter masyarakat Sumatera Utara, khususnya Karo, yang kompak, tangguh, dan penuh daya juang. Inisiatif semacam ini diyakini dapat mendorong lebih banyak anak muda untuk memandang pertanian sebagai profesi yang bermartabat dan menjanjikan.

Senator asal Sumatera Utara Komite II DPD RI terus mendorong kebijakan strategis nasional untuk memperkuat sektor pertanian, mulai dari penguatan penyuluhan, pemerataan alsintan, hilirisasi komoditas lokal, perbaikan tata niaga, hingga dukungan terhadap agenda swasembada pangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, penyuluh, dunia usaha, akademisi, dan petani agar transformasi pertanian dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, tutur Badikenita.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Karo, Antonius Ginting, menyampaikan bahwa produksi pertanian masyarakat Karo terbukti unggul, termasuk 38,9 persen kontribusi terhadap produksi jagung Sumatera Utara. "Peningkatan hasil akan lebih berdampak asalkan kita mampu menguasai pasar," ujarnya. Dengan inovasi petani muda dan intensifikasi komoditas unggulan, Kabupaten Karo diyakini mampu menjadi percontohan pertanian nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro, menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pangan nasional, termasuk mendukung Kabupaten Karo melalui program hilirisasi bernilai besar. "Hilirisasi adalah kunci keberhasilan Kabupaten Karo," tegasnya sekaligus memastikan Bulog akan mengawal harga dan penyerapan hasil petani. "Kementerian Pertanian menunggu di Jakarta apa yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah," ujar Yudi meminta daerah mempercepat proses pengajuan kebutuhan.

Lebih lanjut Badikenita menegaskan kembali komitmennya, "Pertanian hari ini bukan pertanian kemarin. Ia membutuhkan kreativitas, teknologi, dan kemampuan beradaptasi. Regenerasi petani harus menjadi gerakan nasional. Komite II DPD RI berkomitmen mengawal aspirasi daerah, termasuk Kabupaten Karo, agar menjadi pusat pertumbuhan pertanian yang modern dan berkelanjutan."

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah secara simbolis kepada para peserta petani kreatif yang telah lolos verifikasi dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Simalungun. Kegiatan advokasi ini juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat) dan Sularso (Papua Selatan). (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News