Alat Vital Pria Diteriakkan Dalam Persidangan di Pun Labuhan Deli
Deliserdang, MPOL Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli geger, pasalnya salah seorang pengunjung sidang yang merup
Hukum
Jeddah, MPOL - Pemuda Masjid Dunia mengusulkan penamaan Perkampungan Haji Indonesia di Makkah menjadi "Kampung Haji Indonesia Prabowo". Usulan ini disampaikan sebagai aspirasi masyarakat sipil dalam rangka memperkuat identitas nasional Indonesia serta meningkatkan simbol pelayanan negara kepada jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Baca Juga:

Presiden Pemuda Masjid Dunia, Datuk Said Aldi Al Idrus, menyampaikan bahwa keberadaan perkampungan haji Indonesia di Makkah merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia, sehingga nomenklatur yang digunakan perlu mencerminkan identitas kebangsaan dan nilai kenegaraan.
"Usulan penamaan ini menempatkan Indonesia sebagai unsur utama, sebagai penegasan bahwa fasilitas tersebut adalah milik dan tanggung jawab negara. Sementara nama Prabowo dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan simbolik atas kepemimpinan nasional yang memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji," ujar Datuk Said Aldi Al Idrus yang juga ketua umum PP AMPG,
Pemuda Masjid Dunia menegaskan bahwa usulan tersebut tidak dimaksudkan sebagai personalisasi fasilitas publik, melainkan sebagai simbol historis dan etis yang tetap menjunjung prinsip kepentingan umum, netralitas, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Usulan penamaan ini disampaikan dalam rangkaian lawatan organisasi, Datuk Said Aldi Al Idrus sebagai Presiden Pemuda Masjid Dunia ke Arab Saudi,Jordan,Dubai,Mesir,Turkey dalam rangka, silaturahmi dan dialog dengan Liga Muslim Dunia dan Organisasi Pemuda Muslim Dunia (WAMY) serta beberapa NGO lainnya dan melantik ketua pemuda masjid di beberapa negara,
Dari sisi hukum administrasi negara, Pemuda Masjid Dunia memandang bahwa penamaan fasilitas publik merupakan bagian dari kebijakan administratif pemerintah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sepanjang dilakukan secara proporsional dan melalui mekanisme resmi yang berwenang.
Dalam dimensi internasional dan diplomatik, Pemuda Masjid Dunia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum dan kebijakan Kerajaan Arab Saudi, serta membuka ruang penggunaan nama secara paralel dalam Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris sesuai kebutuhan administratif dan diplomatik.
"Kami menegaskan bahwa usulan ini adalah aspirasi masyarakat sipil, bukan keputusan negara. Seluruh proses dan keputusan akhir sepenuhnya kami serahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah Datuk Said Aldi Al Idrus yang di Dampingi pengurus,Sekjend,Bustomi Muchtar, Wakil Presiden Sedek Bahta, Bendhara Ali Kamal Smith, Zieko Christianus Odang, Alwi Ahmad Almuhdor, Agha khan,Said Abdul Razak, Muhammad Faqih, Saud Marganda, Ikhsan Nurdjamil.
Pemuda Masjid Dunia berharap usulan ini dapat dipahami secara proporsional sebagai masukan konstruktif untuk memperkuat identitas nasional Indonesia di Tanah Suci dan mendukung pelayanan ibadah haji yang bermartabat, profesional, dan berkelanjutan. Bp
Deliserdang, MPOL Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli geger, pasalnya salah seorang pengunjung sidang yang merup
Hukum
, MPOL Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internasional oleh dosen Fakultas Psikologi Universitas Medan Area (UMA) kem
Artikel
Medan, MPOL Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Dapil Sumut I, hadir sebagai
Sumatera Utara
Polrestabes Medan menyeser kawasan Pancur Batu hingga Kutalimbaru wilayah hukum Polrestabes Medan.Operasi digelar usai apel Gabungan Kegia
Sumatera Utara
Polrestabes Medan menyeser kawasan Pancur Batu hingga Kutalimbaru wilayah hukum Polrestabes Medan.Operasi digelar usai apel Gabungan Kegia
Sumatera Utara
Medan, MPOLSekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Gerindra Sumut), H Sugiat Santoso yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, memim
Sumatera Utara
Medan, MPOL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam
Ekonomi
Medan, MPOL Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera Utara I,
Sumatera Utara
Medan, MPOL Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XIII dari Fraksi Partai GOLKAR Daerah Pemilihan Sumatera Uta
Sumatera Utara
Medan, MPOL Persatuan Islam (Persis) Sumatera Utara menyelenggarakan Seminar Nasional bertema "Otoritas Negara vs Ormas dalam Penentua
Sumatera Utara