OJK Ajak Pelajar Surakarta Cerdas Kelola Uang dan Waspadai Penipuan Keuangan Digital
Surakarta, MPOL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi keuangan generasi muda agar mampu mengelola uang secara bijak, mema
Ekonomi
Jeddah, MPOL - Pemuda Masjid Dunia mengusulkan penamaan Perkampungan Haji Indonesia di Makkah menjadi "Kampung Haji Indonesia Prabowo". Usulan ini disampaikan sebagai aspirasi masyarakat sipil dalam rangka memperkuat identitas nasional Indonesia serta meningkatkan simbol pelayanan negara kepada jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Baca Juga:

Presiden Pemuda Masjid Dunia, Datuk Said Aldi Al Idrus, menyampaikan bahwa keberadaan perkampungan haji Indonesia di Makkah merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia, sehingga nomenklatur yang digunakan perlu mencerminkan identitas kebangsaan dan nilai kenegaraan.
"Usulan penamaan ini menempatkan Indonesia sebagai unsur utama, sebagai penegasan bahwa fasilitas tersebut adalah milik dan tanggung jawab negara. Sementara nama Prabowo dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan simbolik atas kepemimpinan nasional yang memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji," ujar Datuk Said Aldi Al Idrus yang juga ketua umum PP AMPG,
Pemuda Masjid Dunia menegaskan bahwa usulan tersebut tidak dimaksudkan sebagai personalisasi fasilitas publik, melainkan sebagai simbol historis dan etis yang tetap menjunjung prinsip kepentingan umum, netralitas, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Usulan penamaan ini disampaikan dalam rangkaian lawatan organisasi, Datuk Said Aldi Al Idrus sebagai Presiden Pemuda Masjid Dunia ke Arab Saudi,Jordan,Dubai,Mesir,Turkey dalam rangka, silaturahmi dan dialog dengan Liga Muslim Dunia dan Organisasi Pemuda Muslim Dunia (WAMY) serta beberapa NGO lainnya dan melantik ketua pemuda masjid di beberapa negara,
Dari sisi hukum administrasi negara, Pemuda Masjid Dunia memandang bahwa penamaan fasilitas publik merupakan bagian dari kebijakan administratif pemerintah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sepanjang dilakukan secara proporsional dan melalui mekanisme resmi yang berwenang.
Dalam dimensi internasional dan diplomatik, Pemuda Masjid Dunia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum dan kebijakan Kerajaan Arab Saudi, serta membuka ruang penggunaan nama secara paralel dalam Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris sesuai kebutuhan administratif dan diplomatik.
"Kami menegaskan bahwa usulan ini adalah aspirasi masyarakat sipil, bukan keputusan negara. Seluruh proses dan keputusan akhir sepenuhnya kami serahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah Datuk Said Aldi Al Idrus yang di Dampingi pengurus,Sekjend,Bustomi Muchtar, Wakil Presiden Sedek Bahta, Bendhara Ali Kamal Smith, Zieko Christianus Odang, Alwi Ahmad Almuhdor, Agha khan,Said Abdul Razak, Muhammad Faqih, Saud Marganda, Ikhsan Nurdjamil.
Pemuda Masjid Dunia berharap usulan ini dapat dipahami secara proporsional sebagai masukan konstruktif untuk memperkuat identitas nasional Indonesia di Tanah Suci dan mendukung pelayanan ibadah haji yang bermartabat, profesional, dan berkelanjutan. Bp
Surakarta, MPOL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi keuangan generasi muda agar mampu mengelola uang secara bijak, mema
Ekonomi
Tiga tanggal, tiga tokoh, satu peristiwa yang sama langkanya. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden. Pada 21
Artikel
Medan, MPOL Anggota DPD RI/MPR RI asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, mengapresiasi penyelenggaraan Methodist2 Education Expo (MEE) 2
Pendidikan
Taput, MPOL Wabup Taput Dr. Deni Lumbantoruan lakukan dialog bersama Kepala Sekolah se Kecamatan Sipahutara bahas peningkatan kualitas mutu
Sumatera Utara
Arab Saudi, MPOL Pemuda Masjid Dunia melaksanakan kunjungan dan pertemuan resmi dengan Liga Muslim Dunia (Rabithah AlAlam AlIslami) di A
Internasional
Taput, MPOL Sebanyak 13 Kelurga Penerima Mamfaat (KPM) terima bantuan sosial Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Batch 13 Tahun 2026
Sumatera Utara
Pakpak Bharat, MPOL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat menggelar Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Pakp
Sumatera Utara
Pakpak Bharat, MPOL Menjelang Musyawarah Daerah (Musda)VI Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pakpak Bharat, penjaringan bakal calon
Politik
Medan, MPOL Maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat menjadi faktor utama yang memicu tingginya angka pencurian di perusahaan per
Nusantara
Medan, MPOL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas instansi dalam upaya pence
Ekonomi