Indonesia Dinilai Siap Hadapi Dampak Geopolitik Global

Jakarta, MPOL - Indonesia idinilai siap hadapi dampak Geopolitik Global demikian Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Indonesia Dinilai Siap Hadapi Dampak Geopolitik Global, Kamis (2/4) di DPR RI Jakarta.Menurutnya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk tetap stabil dan adaptif, namun diingatkan agar konsisten menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri.

Baca Juga:

• Kunjungi Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Maruli Siahaan Soroti Pengawasan Imigrasi untuk Cegah TPPO
• Maruli Siahaan Fasilitasi Rombongan Punguan Ina Rabu HKBP Sei Agul Ke Perkampungan Bibelvrouw Pensiunan Sinaksak
• Dr Sugiat : Kader Gerindra Miliki Posisi Strategis Jelaskan Program dan Kebijakan Presiden Prabowo Kepada Rakyat

Ia menilai salah satu faktor krusial adalah potensi penguasaan dan pengaturan lalu lintas energi di Selat Hormuz oleh Iran. Menurutnya, kebijakan Iran yang membedakan akses bagi negara "kawan" dan "lawan" berpotensi memicu ketegangan baru di antara kekuatan global.

"Jika Indonesia dianggap sebagai 'kawan' oleh Iran, pertanyaannya adalah bagaimana respons Amerika Serikat. Karena pada saat yang sama, Amerika juga memiliki klasifikasi sendiri terhadap negara mitra dan lawan."

Dinamika tersebut dapat berdampak langsung pada pasokan dan harga minyak dunia. Indonesia, kata dia, berpotensi menghadapi dilema jika harus memilih sumber energi, terutama ketika opsi pasokan dari Rusia berbenturan dengan tekanan politik dari negara-negara Barat terkait konflik di Ukraina.

Dalam konteks itu, ia menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri.

"Kalau kepentingan nasional mengharuskan kita mengambil keputusan tertentu, maka tekanan eksternal tidak boleh membuat Indonesia mundur," kata Hikmahanto.

Selain isu energi, ia juga menyinggung eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran. Menurutnya, terdapat indikasi bahwa kepentingan strategis Israel turut memengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama dalam upaya menekan Iran.

Ia menyebut, salah satu tujuan yang diinginkan Israel adalah perubahan rezim di Iran, penghentian program nuklir, serta pemutusan dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan.

Namun demikian, Hikmahanto menilai tujuan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut masih belum konsisten dan cenderung berubah-ubah. Hal ini, kata dia, justru menimbulkan ketidakpastian dalam peta konflik global.

"Kalau tujuan perang tidak jelas, maka sulit menentukan kapan konflik itu bisa dianggap selesai. Ini yang menjadi tantangan besar bagi stabilitas global."

Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai memiliki ruang strategis untuk menjaga keseimbangan, selama tetap berpegang pada prinsip non-blok dan mengutamakan kepentingan nasional di atas tekanan geopolitik global, tutur Hikmahanto Juwana.

Sedangkan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, menangkapi dinamika geopolitik mengatakan Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola penyelenggaraan haji di tengah dinamika geopolitik. Karena itu, eskalasi konflik yang terjadi saat ini dinilai tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

"Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah."

Ia memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan. Hingga kini, menurut dia, tidak ada kendala berarti baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

Aprozi menjelaskan, pemerintah dan DPR telah mengantisipasi berbagai skenario risiko, termasuk kemungkinan memburuknya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Namun, pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah, tutur Aprozi Alam. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News