Indonesia Perlu Memperkuat Kedaulatan dan Tetap Pegang Prinsip Bebas Aktif

Jakarta, MPOL - Indonesia petlu memperkuat kedsulatan dan tetap pegang ptinsip bebas aktif demikian Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Gpolitik, Rabu (22/4) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Dukung Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan, Maruli Siahaan Beri Bantuan Seksi Perempuan GKPI Jemaat Khusus Marindal
• Maruli Siahaan Terpilih Bendahara Pesta Paskah Nasional Partai Golkar 2026
• Maruli Siahaan Top 10 Besar Artikel Anggota Fraksi Golkar DPR RI Media Lokal Daerah dan Nasional

Menurutnya sejumlah konflik global yang hingga kini belum mereda, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Ia menilai konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung lebih dari tiga tahun menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak di luar kedua negara tersebut.

"Kalau hanya Rusia dan Ukraina, seharusnya konflik ini sudah selesai sejak lama. Namun faktanya, ada suplai persenjataan, teknologi, hingga personel dari berbagai negara."

Selain itu, Dave juga menyinggung fenomena keterlibatan warga negara asing, termasuk dari Indonesia, yang tergiur menjadi tentara bayaran di zona konflik dengan iming-iming gaji besar, namun berujung pada risiko kehilangan nyawa.

Sementara itu, di kawasan Timur Tengah, eskalasi konflik kembali meningkat setelah adanya serangan yang menewaskan sejumlah tokoh penting di Iran. Meski demikian, Dave menilai stabilitas internal Iran relatif terjaga karena kuatnya ideologi negara tersebut.

"Pergantian kepemimpinan di Iran berlangsung cepat. Ini menunjukkan mereka tidak mengkultuskan individu, tetapi mengedepankan ideologi."

Kondisi global tersebut turut berdampak pada sektor ekonomi, khususnya lonjakan harga minyak dunia. Namun, ia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal.

"Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan APBN." Dave mengingatkan adanya ancaman hibrida yang tidak boleh dianggap remeh. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap potensi dampak lanjutan dari konflik global, termasuk di kawasan Laut China Selatan dan ketegangan antara China dan Taiwan.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah tarik-menarik kepentingan global, baik dari China maupun negara-negara Barat.

"China adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Jadi hubungan harus tetap seimbang,"

Pentingnya peran Indonesia di forum internasional untuk mendorong solusi damai yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan resolusi tanpa implementasi.

"Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian," tutur Dave.

Sedangkan Direktur Literasi Politik Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Indonesia perlu memperkuat daya tahan nasional, terutama di sektor energi, pangan, serta stabilitas politik dan keamanan.

Kondisi dunia saat ini penuh ketidakpastian, merujuk pada berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kawasan, mulai dari Timur Tengah hingga Asia. Situasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kekuatan global masih didominasi oleh negara-negara besar yang cenderung memaksakan kehendaknya.

"Dalam sejarah, yang kuat akan berbuat sesuai kemampuannya, sementara yang lemah akan menerima konsekuensinya. Ini realitas geopolitik yang tidak bisa dihindari," tutur Ujang. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News