PMPHI Sumut Minta Rakyat Selamatkan Prabowo Dari 'Bandit Titipan'

Medan, MPOL-Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat meminta agar
kita/masyarakat Indonesia bersama-sama untuk menyelamatkan Presiden Prabowo dari para pembantunya yang menjadi 'bandit-bandit' titipan.

Baca Juga:

• Pemadam Listrik di Sumbagut, Gandi Tak Yakin Prabowo Mampu Ganti Dirut PLN
• Terkait Begal, Gandi : Pigai Perlu Segera Diperiksa ke RS dan 'Dibuang' Presiden
• PMPHI Sumut Harapkan Wali Kota Medan Harus Tetap Harmonis dengan Gubsu, Gandi: Bobby Nasution Orang Nomor 3 di Indonesia

"Presiden Prabowo seperti tidak sadar dia pembantu rakyat atau outsourcing dan punya pembantu/menteri untuk rakyat. Artinya rakyat menyuruh Presiden lima tahun. Makanya mari kita selamatkan dari 'bandit-bandit' titipan", kata Gandi Parapat, Rabu (3/6/2026).

Kata Gandi, Presiden mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, sementara mayoritas rakyat menyuruh/meminta BGN dibubarkan Presiden karena dilihat sangat merugikan dan berbahaya. Dipastikan Presiden pun mengetahui keinginan masyarakat dan keinginan para penjahat yang memuji muji dan menjilatnya.

"Menurut kami pencopotan Dadan bukan keinginan rakyat, tapi keinginan para koruptor atau penjahat yang berlomba menjilat Presiden, karena BGN itu sangat menguntungkan untuk dibagi bagi hasil korupsinya", ujar Gandi.

PMPHI Sumut juga melihat Presiden tidak mampu karena utang budi, tapi bukan kepada masyarakat, sehingga selalu berspekulasi membuang uang ke BGN, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat.

" Prabowo yang kami banggakan tolonglah melepaskan diri dari kelompok penjahat. Beranilah membuang para pembantumu yang dititipkan demi Bangsa dan Negara. Jangan sampai putus asa masyarakat yang tidak punya kemampuan karena hak kita di negara ini sama", katanya.

Korwil PMPHI Sumut itu pun mempertanyakan pembangunan Sekolah Rakyat untuk apa. Sebab bsnyak gedung sekolah yang mubajir, yang dibutuhkan mutu atau kwalitas sekolah. Buat pengelolah guru dan fasilitas pasti anak lulusan sekolah memuaskan.

Koperasi Merah Putih menghabiskan dana untuk pembangunan kantor dengan jumlah trilyunan, padahal saat ini tidak begitu penting penampilan kantor apalagi kantornya sangat bagus tapi jauh dari penduduk.

Dimana, koperasi yang dibangun Presiden sebelum Prabowo, itu seharusnya dibina bukan menghabiskan uang membangun kantor.

"Lihat pak Presiden, masyarakat sudah mulai putus asa. Mau berobat pake BPJS sudah mengeluh, PNS juga karena dikurangi biayanya", tutup Gandi Parapat.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News