DPR RI Dorong Parlementaria Jadi Saksi Sejarah Nasional

Jakarta, MPOL - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana dorong DPR RI jadikan Parlementaria saksi zaman dan sumber sejarah nasional demikian dikatakan dalam Diskusi Publik bertema "Sejarah Parlementaria: Media Cetak Resmi DPR sebagai Arsip Nasional" Kamis (4/6) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Pimpin Rapat Sukseskan Perayaan Tahun Transportasi dan Jubileum 75 Tahun HKBP Distrik X Medan-Aceh
• Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Perkuat Penegakan Hukum Berkeadilan dan Berpihak Pada Rakyat
• Andre Rosiade Ungkap Dua Agenda Prabowo: Selamatkan Kekayaan Negara dan Perkuat Gizi Anak

Mrnurutnya pentingnya menjaga jejak sejarah kelembagaan parlemen Indonesia, Majalah Parlementaria tidak sekadar media internal DPR, tetapi memiliki nilai strategis sebagai dokumentasi perjalanan demokrasi dan dinamika politik nasional yang dapat menjadi rujukan sejarah bagi generasi mendatang.

Sejarawan yang juga legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa dalam perspektif ilmu sejarah, setiap media memiliki posisi penting sebagai sumber informasi yang merekam peristiwa pada zamannya. Namun, sebelum digunakan sebagai rujukan sejarah, setiap sumber tetap harus melalui proses kritik dan verifikasi.

"Dalam metodologi sejarah, media massa umumnya ditempatkan sebagai sumber sekunder. Tetapi karena terbit sezaman dengan peristiwa yang diberitakan, ia memiliki nilai yang sangat penting untuk membantu memahami konteks sebuah peristiwa."

Ia menilai Parlementaria memiliki posisi unik karena lahir sebagai media resmi DPR yang merekam berbagai dinamika politik, legislasi, hingga perdebatan publik yang terjadi di parlemen. Karena itu, keberadaan arsip Parlementaria perlu dijaga dan dikelola secara serius.

Bonnie mengungkapkan bahwa edisi pertama Parlementaria terbit pada 27 Maret 1968, bertepatan dengan masa transisi politik nasional ketika Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Momentum tersebut menjadikan Parlementaria sebagai saksi lahirnya babak baru politik Indonesia setelah peristiwa 1965 dan masa awal konsolidasi Orde Baru.

"Ketika Parlementaria pertama kali terbit, Indonesia sedang berada dalam fase transisi kekuasaan yang sangat penting. Karena itu, setiap edisi yang terbit pada masa itu bukan hanya memuat berita parlemen, tetapi juga menjadi bagian dari catatan sejarah bangsa."

Ia mencontohkan bagaimana berbagai negara maju telah berhasil mendigitalisasi arsip media mereka untuk kepentingan riset sejarah. Ia mengutip proyek digitalisasi yang dilakukan Perpustakaan Nasional Belanda terhadap jutaan halaman surat kabar berbahasa Belanda yang kini dapat diakses publik secara daring, tutur Bonnie Triyana. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News