Jakarta, MPOL - Perkuat struktur ekonomi dan diversifikasi perdagangan agar rupiah tak bergantung pada dolar demikian anggota Komisi XI
DPR RI, Kamrussamad, mengatakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Sinergi dan Kolaborasi Bersama Menguatkan
Rupiah, RI Tak Lagi Bergantung Pada
Dolar" Kamis (18/6) di
DPR RI Jakarta.
Baca Juga:
Menurutnya penguatan nilai tukar rupiah tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan moneter jangka pendek. Menurut dia, pemerintah perlu memperbaiki struktur ekonomi nasional, memperkuat sektor manufaktur, serta memperluas diversifikasi perdagangan internasional agar ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat semakin berkurang.
Dominasi dolar AS sebagai mata uang global tidak terlepas dari sejarah panjang pembentukan Amerika Serikat. Ia mengisahkan bahwa pada masa awal berdirinya negara tersebut, pemilihan mata uang nasional sempat menjadi perdebatan sebelum akhirnya dolar dipilih melalui proses pemungutan suara yang sangat ketat.
Namun, menurut dia, perkembangan geopolitik dunia selama ratusan tahun telah melahirkan berbagai blok dan kerja sama ekonomi baru yang membuka peluang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang dalam transaksi perdagangan internasional.
"Indonesia telah memilih rupiah sebagai mata uang nasional. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukarnya di tengah dinamika ekonomi global."
Ia menyoroti tren depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkannya, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp8.000 per dolar AS pada 2004 dan melemah menjadi sekitar Rp12.000 per dolar AS pada 2014. Pada periode berikutnya, rupiah kembali mengalami pelemahan hingga berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS pada akhir masa pemerintahan selanjutnya.
Fenomena tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan juga mencerminkan perlunya pembenahan struktur ekonomi nasional. Selama sekitar 25 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Karena itu, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu terus ditingkatkan agar ekonomi memiliki fondasi yang lebih kuat.
"Kalau industri manufaktur berkembang, maka penciptaan lapangan kerja formal juga akan meningkat secara signifikan. Ini yang akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional," ujarnya.
Kamrussamad menilai kebijakan hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor energi, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengandalkan konsumsi domestik, tetapi juga memperoleh kontribusi lebih besar dari sektor produksi dan ekspor.
Selain itu, ia mengapresiasi berbagai kebijakan yang mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, berbagai insentif yang diberikan di kawasan tersebut telah membantu menarik investasi dan memperkuat industri manufaktur nasional.
Dalam menghadapi ketidakpastian global, Kamrussamad juga mendorong pemerintah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui berbagai skema kerja sama bilateral maupun regional.
Ia mencontohkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang dapat menjadi peluang untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam transaksi ekspor-impor.
"Secara bertahap kita harus memperbesar penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada satu mata uang saja," tutur Kamrussamad.
Sedangkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengatakan upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional, perlu terus diperkuat melalui perluasan penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Menurut dia, langkah tersebut menjadi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan dan mengurangi risiko gejolak akibat dominasi dolar dalam sistem keuangan global.
"Sebelum dolar menjadi mata uang utama dunia, perdagangan global pernah menggunakan emas sebagai acuan nilai."Seiring berkembangnya ekonomi global dan meningkatnya cadangan emas Amerika Serikat pada masa lalu, dolar kemudian mengambil peran sebagai alat pembayaran internasional yang paling dominan.
"Pada awalnya nilai perdagangan dipatok dengan emas. Ketika sistem itu berubah, dolar menjadi standar karena didukung cadangan emas yang besar dan digunakan secara luas dalam perdagangan internasional."
Meski sejumlah negara kini mulai mengembangkan skema transaksi menggunakan mata uang lokal, Huda menilai pengaruh dolar masih sangat kuat. Dalam praktik LCS, nilai tukar antar mata uang masih kerap mengacu pada dolar sebagai mata uang perantara sehingga fluktuasi dolar tetap memengaruhi transaksi internasional.
Dominasi dolar tidak hanya ditopang oleh kekuatan ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga oleh luasnya jaringan perdagangan global yang menggunakan mata uang tersebut. Akibatnya, banyak negara tetap menjadikan dolar sebagai referensi utama dalam transaksi lintas negara maupun pengukuran nilai tukar.
Pengembangan LCS seharusnya tidak dipahami sebagai upaya menghapus penggunaan dolar secara total. Sebaliknya, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ketersediaan dolar dan memperbesar porsi penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral.
"Tujuannya bukan mengeluarkan dolar dari sistem perdagangan, tetapi mengurangi ketergantungan terhadap dolar sehingga transaksi bisa lebih banyak menggunakan mata uang masing-masing negara."
Ia mendorong negara-negara
ASEAN untuk mulai memikirkan pembentukan mata uang regional yang dapat digunakan secara luas di kawasan, serupa dengan euro di Eropa. Menurut dia, keberadaan mata uang regional akan memperkuat integrasi ekonomi
ASEAN sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara lain.
Ia mencontohkan keberhasilan Uni Eropa yang mampu membangun sistem transaksi antarnegara anggota tanpa bergantung sepenuhnya pada dolar karena didukung penggunaan euro yang luas dan mekanisme kelembagaan yang kuat.
"Ketika transaksi antarnegara Eropa dilakukan dengan euro, ketergantungan terhadap dolar menjadi jauh berkurang.
ASEAN seharusnya bisa mengarah ke model seperti itu dalam jangka panjang."
Namun, Huda mengakui pembentukan mata uang regional
ASEAN bukan perkara mudah. Langkah tersebut membutuhkan kesepakatan politik, harmonisasi kebijakan ekonomi, serta perjanjian internasional yang kuat di antara negara-negara anggota.
Di sisi lain, ia menyoroti masih tingginya dominasi dolar dalam cadangan devisa dan transaksi global. Kondisi itu membuat proses transisi menuju sistem pembayaran yang lebih beragam tidak dapat dilakukan secara instan.
Karena itu, Huda menilai perluasan implementasi LCS tetap menjadi langkah paling realistis saat ini. Selain memperkuat posisi mata uang lokal, kebijakan tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi domestik dari tekanan eksternal yang berasal dari pergerakan dolar AS, tuturnya. (ZAR)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Marini Rizka Handayani
