Reses DPR Jadi Kunci Serap Aspirasi, Data Lapangan Sering Berbeda dengan Laporan Resmi

Jakarta, MPOL - Reses DPR RI jadi kunci serap aspirasi data lapangan sering berbeda dengan laporan resmi demikian anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan dalam forum Dialektika Demokrasi bertema "Reses Jembatan Aspirasi Rakyat: Pondasi Kebijakan Berkeadilan, Kamis (30/7) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Dan Satpom Lanud JA Dimara dan Rombongan Silaturahmi Kepada Maruli Siahaan, Pertemuan Ayah dan Putra Momen Bertukar Cerita
• Dr. Maruli Siahaan Soroti Urgensi UU Profesi Kurator, Dorong Penguatan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Kepentingan
• Dr. Maruli Siahaan Dorong Mekanisme Exequatur Sederhana dan Berkepastian dalam RUU Hukum Perdata Internasional

Menurutnya masa reses bukan sekadar agenda rutin anggota parlemen, melainkan instrumen penting untuk memastikan kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kunjungan langsung ke daerah menjadi ruang bagi anggota DPR untuk menyerap aspirasi, mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, hingga menemukan persoalan yang kerap luput dari laporan resmi.

"Reses menjadi sarana untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi mereka, sekaligus memperjuangkan berbagai persoalan sesuai ruang lingkup tugas komisi masing-masing."

Aspirasi yang diterima saat reses tidak selalu berkaitan dengan bidang kerja Komisi II DPR. Karena itu, berbagai persoalan yang berada di luar kewenangannya akan diteruskan kepada komisi terkait maupun pemerintah daerah agar tetap mendapat tindak lanjut.

Selain menyerap aspirasi, Aher menilai reses juga menjadi bentuk pertanggungjawaban anggota DPR kepada masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan selama masa sidang. Sebagai contoh, ia menyinggung perjuangan Komisi II DPR dalam mengawal penyelesaian pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, periode 2025–2026 menjadi salah satu fase pengangkatan ASN terbesar sejak Indonesia merdeka. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai perkembangan kebijakan tersebut secara langsung dari wakil rakyat.

"Ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban kami kepada masyarakat mengenai apa yang sudah dan sedang diperjuangkan di DPR," tutur Ahmad Heryawan.

Salah satu contoh yang disorot ialah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia menilai program sertifikasi tanah gratis tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena mampu mengurangi biaya pengurusan sertifikat.

Namun, berdasarkan temuan saat reses, pelaksanaan PTSL masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari persoalan administrasi hingga kendala di tingkat pemerintah desa dan proses pengukuran lahan.

"Di atas meja rapat program terlihat berjalan baik, tetapi ketika turun ke lapangan ternyata masih ada berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan. Temuan-temuan seperti itu menjadi bahan penting bagi DPR untuk memperbaiki kebijakan maupun mendorong penyempurnaan pelaksanaan program pemerintah. tutur Ahmad Heryawan. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News