Komisi V DPR Dorong Integrasi Kelembagaan dan Anggaran untuk Perkuat Penanganan Bencana

Jakarta, MPOL - Komisi V DPR dorong integrasi kelemvagaan dan anggaran untuk perkuat penanganan bencaba demikian pimpinan Komisi V DPR Syaiful Huda dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga" Kamis (20/8) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Turun Langsung Jemput Aspirasi Masyarakat, Maruli Siahaan Berikan BPJS Kepada Warga Dapil Sumut I
• Dr. Maruli Siahaan Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Bahas APBN 2027 dan Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan
• 81 Tahun Kemerdekaan, Harus Dirawat Ekonomi Indonesia Tumbuh dan Kerukunan Masyarakat Menguat

Menurutnya pemerintah mengintegrasikan kelembagaan penanggulangan bencana agar respons terhadap bencana alam berada dalam satu komando. Integrasi itu dinilai perlu disertai skema anggaran khusus yang dapat digunakan sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Kebutuhan tersebut terlihat dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut dia, penanganan bencana saat ini masih melibatkan sejumlah lembaga dengan tugas dan kewenangan berbeda, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ke depan memang ini perlu dikonsolidasikan, integrasi kelembagaan supaya satu komando itu bisa jalan," .

Komisi V telah berkoordinasi dengan tiga lembaga tersebut dalam merespons gempa NTT. Koordinasi mencakup pemantauan kemungkinan gempa susulan dan tsunami, evakuasi korban, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Setelah BMKG melaporkan gempa berkekuatan 7,7, Komisi V meminta lembaga tersebut terus memberikan pembaruan informasi secara real time, khususnya mengenai kemungkinan tsunami dan gempa susulan.

Informasi mengenai potensi tsunami telah disampaikan kepada masyarakat setelah gempa utama. Dalam perkembangan berikutnya, potensi tsunami dinyatakan tidak terjadi.

Namun, Syaiful menilai pembaruan informasi tetap diperlukan karena gempa susulan masih terjadi. "Sebelum saya ke sini saya tanya Bapak Kepala BMKG apakah ada potensi gempa susulan yang sifatnya tinggi. Belum menyampaikan potensi itu, kecil, tidak ada."

Untuk itu Ia meminta informasi kebencanaan tidak berhenti pada penyampaian secara umum, tetapi diperinci hingga tingkat kabupaten dan kota di wilayah terdampak. Informasi yang spesifik menjadi penting bagi masyarakat untuk menentukan langkah evakuasi, terutama ketika warga harus berpindah ke wilayah yang lebih tinggi.

"Kita minta dengan berbagai saluran, berbagai stakeholder terkait yang ada di NTT untuk itu bisa disampaikan kepada masyarakat umum, terutama masyarakat yang kena dampak bencana," tutur Syaiful Huda. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News