81 Tahun Kemerdekaan, Harus Dirawat Ekonomi Indonesia Tumbuh dan Kerukunan Masyarakat Menguat

Jakarta, MPOL - Kemerdekaan harus dirawat ekonomi Indonesia tumbuh dan kerukunan masyarakat menguat demikian anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, M Husni mengatakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Menjaga Kemerdekaan, Merawat Perstuan: Bersama Mewujudkan Keamanan dan Kondusifitas Bangsa" Rabu (19/8) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Stevano Turun Langsung Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana NTT
• Nyatakan Duka Cita Lewat Kehadiran, Maruli Siahaan Melayat Sahabatnya di Dua Lokasi Terpisah
• Maruli Siahaan Dukung Semarak HUT ke-81 RI di HKBP Pardamean

Menurutnya berbagai capaian selama 81 tahun kemerdekaan tidak boleh membuat bangsa berhenti berbenah. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat bahwa pembangunan merupakan proses berkelanjutan.

Karena itu, capaian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pelayanan publik, penguatan kerukunan, serta keamanan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan.

"Banyak hal-hal lain, masalah keamanan dan lain sebagainya itu juga sudah semakin baik." Merawat kemerdekaan berarti memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas sekaligus memperkuat fondasi Indonesia agar semakin mandiri dan sejahtera.

"Bagaimana tentunya kita dalam 81 tahun kemerdekaan tentang bagaimana bisa melakukan perawatan kemerdekaan." Ia menyinggung perkembangan ekonomi nasional yang menurutnya menjadi salah satu indikator capaian pemerintah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama mencapai 5,45 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi nasional.

"Perkembangan ekonomi kita tercapai 5,45 persen pertumbuhannya di kuartal pertama dan ini tertinggi dalam beberapa tahun terakhir."

Pertumbuhan ekonomi perlu terus diikuti dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Husni juga menyoroti penyelenggaraan ibadah haji. Ia mengapresiasi langkah pemerintah melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai membawa perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan haji.

Penyelenggaraan haji menjadi salah satu sektor yang menunjukkan perkembangan positif, termasuk dari sisi biaya dan tingkat kepuasan jemaah.

"Dengan dibukanya kementerian yang baru yang namanya Kementerian Haji dan Umrah, kita bisa melihat penyelenggaraan haji terbaik sepanjang sejarah." Evaluasi terhadap penyelenggaraan haji tetap diperlukan agar peningkatan kualitas pelayanan dapat berlangsung secara berkelanjutan, tutur Husni. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News