Ketua DPD RI Terima Ketua Umum ICMI Tawarkan RUU Perubahan Iklim

Jakarta, MPOL - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin menerima Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Arif Satria tawarkan perubahan iklim, RUU Daerah kepulauan, hingga regulasi artificial ibtelligence (AI) Senin (21/9) di DOD RI Jakarta.

Baca Juga:

• DPD RI Dorong 15 RUU Kabupaten/Kota Akomodasi Kekhasan dan Potensi Daerah
• Soal Pembubaran Ibadah GKPI di Tangerang, Komite III DPD RI Dorong Kemenag Perkuat Toleransi dan Tegakkan Aturan
• Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Tawarkan Solusi Netral Fiskal ke Menteri Keuangan

Menurut Sultan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara DPD RI dan ICMI dalam membahas berbagai persoalan strategis bangsa. Kerja sama itu juga melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Yang penting bukan hanya muktamarnya. Tapi, kita juga ingin membahas dan mengembangkan isu-isu strategis. DPD akan bekerja sama dengan ICMI, dan mungkin juga dengan BRIN, untuk membahas dan mendorong agar isu-isu besar terkait negara dan kondisi nasional kita benar-benar dibahas secara serius."

ICMI sebagai organisasi intelektual akan menggelar kongres atau muktamar pada Desember mendatang di Ambon. Rangkaian kegiatan tersebut, akan mencakup konferensi, dialog, dan berbagai agenda lainnya.

Sebagai lembaga perwakilan, DPD RI menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan agenda tersebut. Namun, menurut Sultan, yang lebih penting adalah bagaimana forum tersebut dapat menghasilkan gagasan dan kajian untuk menjawab persoalan strategis nasional.

DPD RI juga meminta dukungan ICMI dan BRIN terhadap sejumlah produk legislasi yang diusulkan, di antaranya RUU Daerah Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat.

Selain itu, isu perubahan iklim menjadi salah satu perhatian dalam kerja sama tersebut. Selain itu, DPD RI telah mengusulkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang nantinya dapat dikaji bersama ICMI dan BRIN.

"Isu lingkungan dari hari ke hari semakin tidak bisa diredam, makanya DPD mengusulkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Untuk itu, DPD tentu akan bekerja sama dengan ICMI dan BRIN."

BRIN juga menawarkan kerja sama di bidang riset. Sultan menilai dukungan riset diperlukan untuk memperkuat berbagai gagasan dan kebijakan yang akan dikembangkan.

Selain isu lingkungan, perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) turut menjadi pembahasan. Sultan menyebut ICMI dan BRIN telah memiliki sejumlah gagasan terkait perkembangan AI yang perlu diantisipasi melalui regulasi.

"Kita akan menginisiasi semacam payung hukum, regulasi, atau mungkin legislasi terkait AI. Karena AI adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah. Tetapi kalau tidak diatur, bisa bahaya," tutur Sultan.

Sementara itu, Ketua Umum ICMI Arif Satria mengatakan pertemuan dengan DPD RI juga membahas persiapan agenda ICMI yang akan digelar pada Desember 2026 di Ambon. ICMI dan DPD RI membahas konsep Green Democracy yang dinilai penting untuk diterjemahkan dalam kebijakan dan produk legislasi nasional, khususnya terkait lingkungan dan perubahan iklim.

"Green Democracy ini sangat penting yang nantinya tercermin dari komitmen kita semua dalam menghasilkan produk-produk legislasi yang perlu dikembangkan. Salah satunya adalah mengenai perubahan iklim."

Berbagai isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut membutuhkan solusi jangka panjang. Tidak hanya persoalan lingkungan dan teknologi, tetapi juga menyangkut politik, demokrasi, serta penataan sistem ketatanegaraan.

"Solusi soal lingkungan, solusi soal teknologi, solusi tentang politik, demokrasi, penataan ketatanegaraan, dan sebagainya. Sehingga ICMI dan DPD sepakat untuk terus memainkan kerja sama melalui beberapa kajian bersama yang dapat memberikan sumbangan pada proses legislasi nasional, tutur Arif Satria.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan juga menyinggung perlunya penataan kembali sistem ketatanegaraan dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Menurut dia, penataan tersebut diperlukan agar setiap lembaga menjalankan kewenangan secara tepat dan dapat memberikan kontribusi lebih nyata bagi negara. "Persoalan mahalnya biaya demokrasi juga menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai penataan sistem ketatanegaraan," tuturnya. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News