Komunikasi Pemerintah Semakin Banyak Mendengar

Jakarta, MPOL - Pergeseran paradigma yang sedang dijalankan pemerintah menuntut cara berkomunikasi yang juga bergeser, dari penyampaian satu arah menuju komunikasi yang mendengar dan menjelaskan."Sekarang sedang terjadi perubahan paradigma, dari ekonomi yang berpusat pada segelintir pihak kepada rakyat banyak. Makan bergizi yang dulu hanya dinikmati anak dari keluarga mampu kini diterima semua anak.

Baca Juga:

Pemeriksaan kesehatan yang dulu berbiaya kini menjadi hak setiap warga. Perubahan sebesar ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bukan hanya hasilnya, tetapi juga alasan dan tujuannya," ujar Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria.

Dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan, Jumat (23/10), Hariqo menjelaskan era yang berbeda menuntut cara kerja humas pemerintah yang berbeda.

"Sesuai arahan Presiden, komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan, tetapi juga mendengar. Masukan dan kritik masyarakat adalah bagian dari pelayanan, dan humas daerah berada di posisi paling dekat untuk mendengarnya lebih dulu. Informasi bergerak setiap saat, karena itu pelayanan komunikasi pemerintah pun tidak mengenal jam kerja," katanya.

Hariqo mencontohkan capaian di bidang kesehatan yang langsung dirasakan warga. "Cek Kesehatan Gratis diikuti 70 juta orang pada 2025 dan lebih dari 109 juta orang hingga Oktober 2026, sehingga secara akumulatif sudah lebih dari 179 juta orang mengikuti program ini sejak 2025. Sebanyak 66 rumah sakit daerah ditingkatkan kelasnya agar mampu menangani kanker, stroke, jantung, dan ginjal di dekat rumah warga.

Pemerintah juga menetapkan tunjangan khusus Rp30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui Perpres 81 Tahun 2025," katanya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan perubahan yang bersifat paradigmatik, dan perubahan itu perlu diimbangi cara komunikasi yang baru.

"Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan agar kekayaan negara kembali untuk kemakmuran rakyat, dan itu sudah dibuktikan dalam dua tahun ini. Perubahan sebesar ini tidak cukup dijalankan, tetapi juga harus dipahami rakyat," ujar Sugiat.

Sugiat menambahkan, di era digital pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan lama. "Dulu negara bisa mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakannya.

Sekarang yang menentukan adalah apakah kebijakan itu dipahami dan diterima oleh masyarakat. Karena itu komunikasi pusat dan daerah harus satu narasi, dengan cara penyampaian yang disesuaikan daerah masing-masing," katanya.

Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan diikuti humas Pemerintah Provinsi serta 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Workshop ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Bakom bersama Kementerian Dalam Negeri dengan humas daerah se-Indonesia, tempat pemerintah daerah mengharapkan Bakom hadir langsung di daerah.

Bakom membekali humas daerah dengan narasi dan data yang sama, sekaligus membuka saluran agar masukan dari daerah dapat diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Sumatera Utara menjadi provinsi pertama program pembinaan komunikasi kehumasan daerah yang akan dilanjutkan Bakom ke provinsi lain. (Dro/R).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News