Korwil PMPHI Sumut Gandi Parapat: PDIP Harusnya Bahas Program Pemerintah, Bukan Ke PTUN Lagi Mempersoalkan Pilpres

Medan, MPOL -Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat menilai sebaiknya PDI Perjuangan atau pengacaranya membahas rencana pemerintah yang akan menyediakan satu juta hektar (Ha) lahan pertanian ke warga Cina, bukan membahas Pilpres lagi.

Baca Juga:

• Gandi: Hentikan Wacana Makan Siang Gratis, Gunakan untuk Biaya Sekolah
• Abang Ganteng Yan Santoso Purba Siap Jadi "Parhobas", Hadirkan Nawacita di Kota Siantar
• Nagita Slavina Layak Wagubsu Mengatasi Tugas Berat Gubsu, Gandi: Jika Jokowi Tak Lagi Presiden Dukungan Untuk Bobby Bisa Berubah

"Pra Pilpres lalu rakyat menginginkan Hak Angket, tapi PDIP terkesan buang muka tidak mau tau. Sekarang mereka main di PTUN kelihatan serius biar jangan dilantik MPR pemenang Pilpres Prabowo Gibran. Masyarakat tidak membutuhkan lagi tontonan seperti itu, sudah pasrah atas putusan MK", kata Gandi Parapat menanggapi sidang PTUN Jakarta yang digelar kemarin (2/5/2024).

Gandi pun melihat PDIP kembali membuatnya geli karena gugatan terhadap KPU di PTUN yang baru sidang, Kamis (2/5/2024) sepertinya tidak ada pekerjaan seolauh olah serius membela suara rakyat.

Saat ini sebut Gandi Parapat, PDIP diharapkan membahas rencana pemerintah akan menyediakan satu juta hektak (Ha) lahan pertanian ke warga Cina, bukan membahas Pilpres lagi.

"Apakah buruh tani atau petani dan keluarganya diangkut dari Cina, atau hanya ilmu bertaninya dari Cina? . Kalau langsung pekerjanya dari Cina mungkin sudah ratus ribu orang mereka diangkut dari Cina dan pemukimanya sangat perlu dibangun", kata Gandi setelah tiba di Medan, Jumat (3/5/2024) setelah lawatannya beberapa hari di Jakarta.

"Berapa kali panen setahun. Apakah boleh melamar warga negara Indonesia sebagai buruh tani, karena banyaknya pengangguran. Bagaimana dengan status kewarga negaraan petani dari Cina. Bagaimana dengan anak-anak mereka apa perlu tempat sekolah khusus", tanya Gandi lagi.

Korwil PMPHI Sumut itu juga mempertanyakan lahan yang satu juta Ha tersebut apakah masih hutan yang ditumbuhi pohon hijau yang menghasilkan karbon trade.

" Kalau masih hutan bagus dipelihara karena karbon trade itu jauh lebih mahal, karena kalau tidak ada karbon trade kita semua bisa mati", ujarnya.

"Jadi permintaan kami ke PDIP berhentilah membuat tontonan seperti mengadu ke PTUN agar tidak dilantik MPR presiden/wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Lupakan saja masalah Pilpres 2024. Bicarakan rencana-rencana pemerintah dan dengarkan suara rakyat", pungkas Gandi Parapat.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gandi: Hentikan Wacana Makan Siang Gratis, Gunakan untuk Biaya Sekolah

Abang Ganteng Yan Santoso Purba Siap Jadi "Parhobas", Hadirkan Nawacita di Kota Siantar

Nagita Slavina Layak Wagubsu Mengatasi Tugas Berat Gubsu, Gandi: Jika Jokowi Tak Lagi Presiden Dukungan Untuk Bobby Bisa Berubah

Junimart Girsang akan Hadirkan Nawacita di Kabupaten Dairi

Korwil PMPHI Sumut Kecewa Jika Jokowi Restui Kesang Calon Wagub DKI Jakarta

PT TUN Medan Batalkan Putusan PTUN Tanpa Warkah SHGB