Medan, MPOL -Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs
Gandi Parapat menilai sebaiknya PDI Perjuangan atau pengacaranya membahas rencana pemerintah yang akan menyediakan satu juta hektar (Ha) lahan pertanian ke warga Cina, bukan membahas
Pilpres lagi.
Baca Juga:
"Pra
Pilpres lalu rakyat menginginkan Hak Angket, tapi
PDIP terkesan buang muka tidak mau tau. Sekarang mereka main di
PTUN kelihatan serius biar jangan dilantik MPR pemenang
Pilpres Prabowo Gibran. Masyarakat tidak membutuhkan lagi tontonan seperti itu, sudah pasrah atas putusan MK", kata
Gandi Parapat menanggapi sidang
PTUN Jakarta yang digelar kemarin (2/5/2024).
Gandi pun melihat
PDIP kembali membuatnya geli karena gugatan terhadap KPU di
PTUN yang baru sidang, Kamis (2/5/2024) sepertinya tidak ada pekerjaan seolauh olah serius membela suara rakyat.
Saat ini sebut
Gandi Parapat,
PDIP diharapkan membahas rencana pemerintah akan menyediakan satu juta hektak (Ha) lahan pertanian ke warga Cina, bukan membahas
Pilpres lagi.
"Apakah buruh tani atau petani dan keluarganya diangkut dari Cina, atau hanya ilmu bertaninya dari Cina? . Kalau langsung pekerjanya dari Cina mungkin sudah ratus ribu orang mereka diangkut dari Cina dan pemukimanya sangat perlu dibangun", kata Gandi setelah tiba di Medan, Jumat (3/5/2024) setelah lawatannya beberapa hari di Jakarta.
"Berapa kali panen setahun. Apakah boleh melamar warga negara Indonesia sebagai buruh tani, karena banyaknya pengangguran. Bagaimana dengan status kewarga negaraan petani dari Cina. Bagaimana dengan anak-anak mereka apa perlu tempat sekolah khusus", tanya Gandi lagi.
Korwil PMPHI Sumut itu juga mempertanyakan lahan yang satu juta Ha tersebut apakah masih hutan yang ditumbuhi pohon hijau yang menghasilkan
karbon trade.
" Kalau masih hutan bagus dipelihara karena
karbon trade itu jauh lebih mahal, karena kalau tidak ada
karbon trade kita semua bisa mati", ujarnya.
"Jadi permintaan kami ke
PDIP berhentilah membuat tontonan seperti mengadu ke
PTUN agar tidak dilantik MPR presiden/wakil presiden terpilih
Prabowo Gibran. Lupakan saja masalah
Pilpres 2024. Bicarakan rencana-rencana pemerintah dan dengarkan suara rakyat", pungkas
Gandi Parapat.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News