Prabowo Dipandang Perlu Masukkan Isu Palestina pada Pidato Perdananya Saat Resmi Jadi Presiden

Jakarta, MPOL - Prabowo dipandang perlu masukkan isu Palestina pada pidato perdananya saat resmi jadi Presiden 20 Oktober 2024 mendatang, demikian pakar Hubungan International Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah dalam Gelora Talk dengan tema "Menanti PBB Bertindak, Akankah Israel Patuhi Putusan ICJ?", Rabu (24/7) di Jakarta.

Baca Juga:

• Gandi: Bos MBG Ditangkap Karena Kuping Aparat Sudah Panas
• FWK Desak Prabowo Evaluasi Total Program MBG Usai Kasus Korupsi BGN
• Presiden Prabowo Harus Tetap Pegang Prinsip Bebas Aktif

Menurutnya Palestina perlu disebutkan dalam pidato perdana Prabowo usai dilantik sebagai Presiden. Sebab, Prabowo dalam kampanyenya secara tegas akan mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina, termasuk saat menghadiri pertemuan Shangri-La Dialague di Singapura beberapa waktu lalu.

Sehingga putusan ICJ ini menjadi angin segar bagi kemerdekaan Palestina, dan perlu disampaikan kepada Prabowo ketika resmi menjadi Presiden agar bisa membuka mata dunia, serta pentingnya solusi dua negara.

"Kata kunci Palestina perlu dimasukkan dalam pidato awal Pak Prabowo, termasuk kita akan mengirimkan pasukan perdamaian. Palestina ini adalah panggilan konsititusi kita, untuk turut serta memelihara perdamaian dunia."

Indonesia saat ini, dipandang sebagai mediator potensial secara global, karena sikap dan penerimaannya diangggap sebagai negara muslim moderat. Tinggal memperkuat upaya diplomatik untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional. "Kita bisa menyerukan solidaritas global dan kedudukan yang setara di antara semua negara. Dan perlunya perubahan sistemik di negara mereka sendiri untuk meningkatkan tekanan global terhadap Israel," tutur Teuku Rezasyah.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Indonesia bisa menjadi pemain global asal memasukkan isu Palestina sebagai salah satu agenda utama. Ia

menggambarkan bagaimana China baru-baru ini mengambil peran sebagai pihak yang menengahi rekonsiliasi faksi-faksi Palestina, termasuk menyatuhkan Fatah dan Hamas di Beijing pada Selasa (23/7).

"Ini menunjukkan bahwa China ingin mengambil posisi di tengah, yaitu situasi di persimpangan global agar kekuatan nasionalnya bisa menjadi lebih berpengaruh di tataran global." Jika Indonesia ingin menjadi pemain besar seperti China sekarang, maka melibatkan diri dalam dinamika politik global mutlak dilakukan. Oleh sebab itu, Mahfuz menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto membawa isu Palestina yang disaksikan seluruh mata dunia saat ini menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinannya. "Setelah dilantik sebagai presiden yang harus dilakukan (Prabowo) adalah menjadikan Palestina sebagai salah satu isu besar Indonesia dalam diplomasi internasionalnya."

Peningkatan dukungan terhadap Palestina di akar rumput harus terus didorong dan dibawa ke tingkat nasional. Sebab, kebijakan yang dibawa ke tataran pemerintah bisa digaungkan di kancah internasional dan berpengaruh pada pengambilan sikap PBB. "Gelombang dunia yang saat ini sangat kuat di akar rumput ini memang harus terus didorong ke tingkat kebijakan negara maka nanti itu akan berpengaruh di sidang umum PBB." Kendati demikian, Mahfuz menilai penyelesaian konflik Palestina tidak bisa hanya bergantung sepenuhnya pada mekanisme multilateral seperti melalui PBB dan Mahkamah Internasonal. "Benjamin Netanyahu buru-buru berangkat ke Washington setelah ICJ mengeluarkan putusan. Karena dia tahu bahwasanya harus ada yang menjaga palang pintunya di PBB yaitu Amerika," tutur mantan Ketua Komisi I DPR ini.

Sementara itu, Sejarawan dan Tokoh Agama Babeh Haikal Hassan mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera membuka perwakilan di Ramallah dan Yerussalem Barat di Palestina untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke dua negara. "Kantor ini bukan kantor kedutaan, tapi sebuah kantor kebudayaan atau rumah Indonesia sebagai gagasan gerakan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina, memberikan pelatihan, beasiswa dan lain-lain."

Dengan adanya kantor kebudayaan di Palestina, lanjut Babeh Haikal, berbagai upaya diplomatik lebih lanjut dan negosiasi di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, pembicaraannya bisa dilakukan di sini. Selama ini, masalah Palestina dirangkap oleh Kedutaan Besar Indonesia di Yordania. Sehingga ketika pejabat/orang-orang Indonesia mau masuk Palestina dilarang dan harus mendapat izin Israel.

"Kalau kita punya kantor perwakilan kebudayaan di Palestina sendiri, tidak akan ada yang bisa melarang. Rumahnya kita beli untuk kegiatan budaya Indonesia, bisa jadi alat negosiasi. Jadi ini yang saya usulkan, mudah-mudahan menjadi tindakan nyata pada tahun 2025," tutur Babe Haikal Hasan.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News