KPK Award 2024, Kejati Sumut Terbaik I Kategori Penyelesaian Penanganan Perkara Tipikor Tingkat Kejaksaan Tinggi se-Indonesia

Medan, MPOL: Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) Idianto, SH, MH, memperoleh penghargaan Terbaik Pertama KPK Award 2024, Penghargaan Atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024 untuk Kategori Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI Tahun 2024 : Tingkat Kejaksaan Tinggi yang diterima langsung Kajati Sumut pada rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Baca Juga:

• Aktivis 98 Bram Manurung Dukung Kejagung Bongkar Korupsi eks HGU PTPN 2, Pengembang Ciputra Diperiksa
• Lantik Dua Pejabat Eselon II, Bobby Bilang Jangan Korupsi dan Lupa Diri
• Diduga Korupsi Anggaran Sekretariat Daerah dan Uang Arisan, Sekda Pemkab Batubara Dilapor ke Kejagung RI

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.

Sementara Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan dukungannya pada komitmen Presiden RI dalam pemberantasan korupsi.

Kajati Sumut Idianto SH MH menerima piagam penghargaan KPK Award.(ist).

"Kami memahami tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat besar. Namun, kami juga percaya dengan semangat Asta Cita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, penguatan KPK, pelaksanaan pemerintahan yang bersih, serta penegakan hukum yang independen dan berkeadilan dapat diwujudkan," ujarnya.

Melalui tema Hakordia 2024 "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju", KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyemarakkan peringatan ini.

"Dengan semangat kebersamaan, mari kita jadikan momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini sebagai tonggak perubahan mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Nawawi.

Kajati Sumut Idianto dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa korupsi adalah persoalan yang sangat kompleks. Bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga terkait moralitas, budaya, dan sistem tata kelola yang belum sempurna. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Terkait pencapaian penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejati Sumut, Aspidsus Kejati Sumut Muttaqin Harahap, SH,MH menyampaikan bahwa perkembangan korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta modus operandinya semakin canggih.

"Korupsi juga berdampak pada diri sendiri, masyarakat, negara, lingkungan dan termasuk pada politik (menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi)," kata Muttaqin Harahap.

Masih menurut Muttaqin Harahap, tindak pidana korupsi yang ditangani Kejati Sumut tahun 2024, sudah melaksanakan penyelidikan sebanyak 61 perkara, penyidikan sebanyak 42 perkara dan penuntutan 26 perkara. Dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi (UP) Kejati Sumut telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp32.995.724.235.

"Faktor penyebab korupsi meliputi aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi bisa dilakukan lewat upaya preventif, detektif dan represif," tandasnya.

Upaya pencegahan sejak dini, tambah mantan Kajari Medan ini bisa dilakukan lewat mengenali perbuatan korupsi, komitmen dari diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi serta membiasakan diri melakukan yang benar.

"Dengan diperolehnya penghargaan Terbaik Pertama KPK Award 2024, Penghargaan Atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024 untuk Kategori Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI Tahun 2024 : Tingkat Kejaksaan Tinggi akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang profesional dan proporsional," tandasnya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Aktivis 98 Bram Manurung Dukung Kejagung Bongkar Korupsi eks HGU PTPN 2, Pengembang Ciputra Diperiksa

Lantik Dua Pejabat Eselon II, Bobby Bilang Jangan Korupsi dan Lupa Diri

Diduga Korupsi Anggaran Sekretariat Daerah dan Uang Arisan, Sekda Pemkab Batubara Dilapor ke Kejagung RI

Ratusan Warga Rugemuk demo Desak Polres Deliserdang Tangkap Kepala Desa Diduga Korupsi Rp. 1,7 Miliar

Terkait Kasus Topan Ginting, Mantan Sekda Provinsi Sumut Effendi Pohan Diperiksa KPK

BPK RI Perwakilan Sumut Temukan Dugaan Mark Up Ramadhan Fair XVIII Tahun 2024, Pelaksana Disdikbud Medan dan PT.AGK Selaku EO