Politisi PDIP Labuhanbatu Desak Presiden Tetapkan Sumut Dalam Status Bencana Nasional

Labuhan Batu, MPOL-Politisi PDIP yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Tommy menilai bahwa dampak bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Sumut, Aceh dan Sumatera Barat, dapat dikategorikan mengkhawatirkan.

Baca Juga:

• Hampir Sebulan Pascabencana, Anggota DPD Penrad Siagian Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
• Massa AMSBPBS Desak Pemerintah agar Banjir dan Longsor di Sumatera sebagai Bencana Nasional
• Ketua FPDIP Batu Bara : Pemerintah Diminta Tetapkan Bencana di 3 Provinsi Jadi Bencana Nasional

Maka, sudah sangat layak jika pemerintah pusat segera menetapkan kondisi bencana banjir dan tanah longsor tersebut, sebagai Bencana Nasional.

"Sebaiknya Presiden segera menetapkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumut ini menjadi Bencana Nasional," desak Tommy, kepada awak media di Rantauprapat, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, hingga hari ini terus terjadi pertambahan jumlah korban jiwa dan harta benda, bahkan trauma psikologis terhadap warga yang terdampak.

"Ini mendesak, maka kita imbau agar pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir dan longsor khususnya di Sumatera Utara, sebagai bencana nasional," pintanya lagi.

Menurut data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang kerap ia pantau, angka korban meninggal dunia mendekati angka seribu, itu belum termasuk hilang dan luka.

Selain itu, parahnya kerusakan berbagai fasilitas umum seperti jalan dan jembatan, rumah warga, rumah ibadah maupun gedung-gedung lainnya.

"Akses jalan di beberapa wilayah terputus. Dalam hal ini Negara tidak boleh terkesan ragu atau menunggu tekanan publik terlebih dahulu," sebut Tommy.

Terlebih, sambung Tommy yang terjun langsung ke lokasi bencana pada H+2 peristiwa itu, bencana kali ini dinilainya membawa dampak serius terhadap kesehatan mental masyarakat.

Dia menilai kondisi psikologis para korban juga tidak kalah serius. Sebab, traumatik dari bertarung nyawa dan kehilangan harta benda sangat memengaruhi kondisi jiwa para korban.

Banyak warga kehilangan anggota keluarga, rumah, lahan pertanian, ternak, hingga sumber mata pencarian.

Situasi tersebut, lanjut dia, memunculkan tekanan mental ekstrem yang berpotensi berkembang menjadi gangguan psikologis jangka panjang.

Maka, menurut Tomi kehadirannya pemerintah perlu menangani masalah pasca bencana dengan dukungan profesional.

Khususnya menetapkan status bencana nasional, agar dukungan tenaga-tenaga profesional nasional dan internasional dapat mengatasinya.

"Ini untuk kemanusiaan, apalagi kabupaten dan kota minim anggaran dikarenakan pengurangan. Maka, layak hari ini jika pusat berperan agar perubahan semua sisi segera terwujud," pinta Tommy lagi.

Data dirangkum dari laman website BNPB update rekapitulasi terdampak bencana, jumlah daerah terdampak sebanyak 52 kabupaten/kota dengan kondisi terparah berasa di 24 kabupaten/kota.

Sedangkan jumlah Meninggal dunia sebanyak 961 jiwa dan Hilang sebanyak 234 jiwa, sementara terluka 5000 orang.

Kemudian, fasilitas rusak sebanyak 156 ribu dengan rincian fasilitas umum 1,2 ribu, fasilitas kesehatan 199, fasilitas pendidikan 534, rumah ibadah 420, gedung/kantor 234 dan jembatan 435.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News