Penrad Siagian dan Waka Polda Sumut Bahas Langkah Strategis Atasi Kejahatan dan Konflik di Sumut

Medan , MPOL -Anggota Komite I DPD RI, Pdt, Penrad Siagian melakukan audiensi dengan Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto yang diwakili Waka Poldasu Brigjen. Pol. Rony Samtana.

Baca Juga:

• Mulai Ditata, Penrad Siagian Desak Kepastian Zonasi KJA agar Akses Publik di Haranggaol Terjaga
• Penrad Siagian dan Kapolda Sumut Bahas Konflik Agraria hingga Pemberantasan Narkoba
• Penrad Siagian Desak Pemprov Sumut dan Pemkab Simalungun Segera Atasi KJA Penghambat Akses Warga Haranggaol

Dalam pertemuan yang berlangsung di Polda Sumatra Utara (Sumut), Selasa, 18 Maret 2025 itu, Penrad menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari konflik agraria, peredaran narkotika, hingga kasus begal.

Mereka juga membahas Operasi Ketupat Toba, yang akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Sumatra Utara.

Menyoal persoalan konflik agraria, Penrad menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan masalah di lapangan.

"Saya selalu mengingatkan teman-teman kepolisian agar penanganan di lapangan itu dilakukan secara humanis dalam menghadapi masyarakat. Proses-proses dialog ini harus bisa dilakukan dengan humanis," kata Penrad.

Ia pun menyinggung maraknya kasus begal yang menyebabkan ketidakamanan masyarakat di Kota Medan.

Dalam pembahasan kasus begal, Waka Poldasu mengklaim angka kejahatan ini sudah turun drastis sejak kepemimpinan Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan.

Namun, ia menegaskan bahwa begal dan narkotika adalah dua sisi mata uang yang saling berkaitan.

"Kalau kita ingin Sumatra Utara bersih dari begal, kita harus hilangkan narkotika. Dan untuk ini, Kapolda tidak ada kompromi. Kami butuh dukungan dari Pdt. Penrad Siagian agar perang melawan narkotika bisa lebih maksimal," ungkapnya.

Penrad juga menyoroti konflik agraria yang terjadi di Kampung Gorilla, Kota Pematangsiantar, di mana terjadi mobilisasi preman di lokasi tersebut.

"Memang benar mereka sedang berkonflik dengan perusahaan. Penyelesaian ini `kan bisa dilakukan dengan proses tertentu. Tetapi yang lebih penting keamanan masyarakat, dan tentunya Polri yang bertanggung jawab menangani itu dengan undang-undangnya. Tolong supaya tidak terjadi seperti itu lagi," ujar Penrad.

Waka Polda Sumut mengakui bahwa konflik agraria di Sumatra Utara telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda.

"Konflik ini sebetulnya sudah ada sejak zaman Belanda. Tidak selesainya persoalan konflik agraria ini karena aturannya yang berubah-ubah. Kami polisi ini selalu menerima residunya. Maka dari itu, yang selalu kami lakukan adalah mencoba untuk memediasi," jelasnya.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, Wakapolda Sumut menegaskan bahwa pihaknya siap mengamankan arus mudik melalui Operasi Ketupat Toba.

"Polri sebagai leading sektornya harus betul-betul dan mampu mengelola situasi kamtibmas yang ada sehingga pada gilirannya nanti apa yang dirasakan masyarakat yang mudik bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan," kata Waka Poldasu.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News